2020-12-24 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Dampak pandemi juga membawa perubahan mendasar pada kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial (SDM Kesos). Kemensos telah menyesuaikan modul tersebut agar sumber daya manusia perlindungan sosial dapat siap dan bereaksi dengan cepat dalam menghadapi dampak bencana.

Hal ini sejalan dengan instruksi Menteri Sosial. Pekerja Juliana P. Batuba (Juliari P. bekerja sama dengan semua pihak. Kepala Pusbangprof Peksos dan Pensos Tati Nugrahati mengatakan, pihaknya telah berbicara dengan banyak instansi terkait untuk mengembangkan kredibilitas modul baru. Dan terkenal.

Ini adalah pusat pendidikan dan pelatihan perlindungan sosial (Pusdiklat Kesos), perguruan tinggi, pekerja sosial bersertifikat dan lembaga praktisi.

“Kita perlu percepat. Seperti yang disinggung Mensos Dengan begitu, kita harus bereaksi cepat, kalau tidak Partai Republik akan berakhir. Makanya, dalam dua minggu kita sudah berhasil menyelesaikan modulnya, “kata Tati di Jakarta (07/09).” Kita terlibat dalam pihak-pihak yang kemampuannya tidak bisa dipertanyakan. Tapi Tentunya modul ini bersifat dinamis dan akan direview dan disesuaikan dengan perkembangan dan tantangan ke depan. ā€¯Selain itu, penyusunan modul baru juga merupakan respon terhadap regulasi terkait pembangunan. UU SDM Kesejahteraan Sosial no 11 November 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-undang ini mewajibkan Kesejahteraan SDM memiliki kualifikasi pendidikan dan pelatihan di bidang kesejahteraan sosial, dan kualifikasi di bidang pelayanan sosial.Sesuai persyaratan peraturan pemerintah tentang pengelolaan ASN Nomor 17 Tahun 2020, disiapkan untuk Untuk memenuhi persyaratan wajib ASN untuk melaksanakan kursus (pelatihan) selama 20 jam dalam waktu satu (satu tahun). Berdasarkan peraturan ini, Pusbangprof Peksos dan Pensos menyelenggarakan acara di Bandung “Fungsi Pekerja Sosial dan Pembina Sosial” Positioning and Consolidation “, acara dilaksanakan pada Minggu, 09/09. Acara ini melibatkan sebanyak 1665 ASN Perlindungan Sosial dan Sosial Indonesia dari Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan rumah sakit.

Dalam ketat Empat kota yang menerapkan regulasi sanitasi telah menerapkannya. (*)

Tinggalkan Balasan