2020-12-24 |  Kilas Kementerian

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Menteri Desa, Daerah Miskin dan Imigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar (Abdul Halim Iskandar) menegaskan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa (DD) Itu transparan dan diawasi langsung oleh warga. – “Seluruh proses BLT dana desa mengikuti prinsip desa, dan desa adalah desa sehingga masyarakat juga bisa mengawasi,” kata Menteri Halim, Rabu (6 Juni 2020). -Menteri Halim mengumumkan bahwa proses penetapan rumah tangga penerima BLT Dana Desa (KPM) berbelit-belit dan melibatkan banyak orang.

Pengumpulan data dimulai di tingkat kabupaten (RT) dengan tiga relawan pedesaan yang menargetkan Covid-19.

Hal ini dilakukan untuk mencapai mufakat dan berdiskusi untuk menentukan kualifikasi KPM. -Setelah itu, daftar tersebut akan dibawa ke tingkat peninjauan khusus desa (Musdesus) untuk menentukan KPM. KPM di tingkat desa.

Hasil Mustesus ini kemudian dikirimkan ke tingkat Kabupaten / Kota untuk sinkronisasi data, jadi jika tumpang tindih dengan Jaminan Sosial (JPS) lain, jangan dilakukan. PMK ke-50 ini hadir untuk memperlancar penyaluran BLT, Perbup tidak harus mentransfer dana dari KPPN ke rekening kas desa (RKDes), ”kata Menteri Gus, panggilan akrabnya. BLT merupakan bagian penting dari upaya kemanusiaan terkait pelestarian lingkungan. Dampak ekonomi wabah Covid-19.

BLT dana pedesaan ini, setiap KPM (rumah tangga penerima) akan menerima Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan (yaitu April, Mei dan Juni).

Tinggalkan Balasan