2020-12-23 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Kelima kementerian sepakat memperkuat Data Kesejahteraan Sosial Menyeluruh (DTKS) pada rapat kerja gabungan ke delapan Panitia DPR. Data kemiskinan yang andal merupakan kunci keberhasilan implementasi program perlindungan sosial.

Pada kesempatan ini, Jalari P. Batubara, Menteri Sosial menjelaskan di beberapa tingkatan proses pemutakhiran data untuk mendukung berbagai program Kementerian Sosial. Urusan, termasuk rencana perlindungan sosial. Proses multi-level ini dimulai di setiap wilayah.

UU No. 16 mengatur peran pemerintah daerah dalam memutakhirkan data kemiskinan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pemeliharaan Masyarakat Miskin.

Menteri Sosial mencontohkan, kedua peraturan ini berperan penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan verifikasi (verivali) data kemiskinan yang akan masuk dalam kelompok masyarakat miskin. DTKS dikelola oleh Kementerian Sosial.

Baca: Bekerjasama dengan IMI, Kemensos menyalurkan bantuan sosial kepada pekerja otomotif yang terkena pandemi,

“Proses verifikasi dan verifikasi data ditentukan oleh mesin desa / seluruh desa. Ini Desa / kelurahan ditentukan oleh umat Islam, kemudian dilaporkan ke daerah / kota, kemudian ditentukan oleh Kemensos. Berdasarkan data yang kami peroleh, masih ada 92 daerah / kota yang belum update datanya sejak tahun 2015, “Dinas Sosial DKI Jakarta Kata Menteri, Rabu (1 Juli 2020). -Selain Mensos, ia juga mengikuti rapat gabungan dengan topik “Verifikasi dan Data Kemiskinan”, yaitu Menteri Desa, Daerah Miskin dan Keimigrasian (Mendez PDDT), PPN / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Direktur Biro Kependudukan dan Kewarganegaraan (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Fakrulloh dan Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Komisaris Negara Kementerian Keuangan.

Rapat dipimpin oleh Yandri Susanto, Ketua Panitia Kedelapan, didampingi oleh wakil ketua dan beberapa anggota daring. Dihitung oleh NIK, terhitung 81%. Ia mengatakan: “Kita akan terus match, agar target tahun ini 100%.” — Untuk pemutakhiran data, tidak kurang dari 103 daerah / kota aktif melakukan update data komprehensif rumah tangga miskin di daerah masing-masing — ” Tidak kurang dari 103 daerah / kota telah memperbaiki datanya, mewakili lebih dari 50% data rumah tangga daerahnya. Kemudian tidak kurang dari 504 daerah / kota terdaftar aktif memperbaiki / mengirim data Bantuan Sosial Tunai (BST), ”imbuhnya.

Tinggalkan Balasan