2020-12-22 |  Kilas Kementerian

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Menteri Sumber Daya Manusia (Menaker) Ida Fauziyah meminta pengawas ketenagakerjaan di tingkat pusat dan daerah memastikan para pekerja saat wabah Covid-19 dapat bekerja dengan aman dan nyaman di lingkungan kerjanya. Pengawas ketenagakerjaan harus melakukan segala upaya untuk mencegah dan mengendalikan Covid 19 di tempat kerja, dan untuk memungkinkan para pelaku bisnis mematuhi standar ketenagakerjaan dengan mengambil langkah-langkah pencegahan, memberikan panduan dan deteksi dini, serta menerapkan standar ketenagakerjaan.

“Dunia usaha harus tetap berjalan, namun juga harus menjamin keselamatan pekerja. Dalam kaitan ini, peran pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) penting untuk menjamin perlindungan pekerja dalam pandemi Covid-19”, Menaker Ida mengatakan dalam webinar tersebut bahwa ini adalah “dinamika kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan di periode normal baru pasca Covid-19” yang diselenggarakan oleh Forum Nasional Kerangka Kerja Standar Tenaga Kerja. (FKNKN), diselenggarakan di Jakarta pada Senin (15 Juni 2020). Menteri Ida juga mengimbau pengawas ketenagakerjaan untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi dengan kerangka standar ketenagakerjaan perusahaan, karena kerangka tersebut sudah ada sebagai mitra strategis untuk membantu memastikan kepatuhan. Menaker Ida, didampingi oleh penjabat direktur jenderal Binwasnaker, mengumumkan: “Sesuai dengan tanggung jawab dan fungsinya, kolaborasi antara pengawas ketenagakerjaan dan kerangka peraturan harus menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga perusahaan mempertahankan produktivitas dan hak-hak pekerja dilindungi.” Menteri K3 Menteri Iswandi Hari Ida mengakui bahwa sebagai tenaga kerja, ia masih menghadapi tantangan yang khas bahwa jumlah pengawas ketenagakerjaan tidak ideal dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang dikendalikan. Ia mengatakan: “Menggunakan perangkat komputer untuk inovasi pengawasan dapat mengoptimalkan pekerjaan dan menjadikan partisipasi masyarakat dalam pengawasan standar ketenagakerjaan sebagai solusi.”

Menteri Aida mengungkapkan bahwa menurut data wajib kerja dalam laporan tersebut, jumlah perusahaan Terdapat 252.880 perusahaan dengan total 13.138.048 karyawan. Peraturan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan dan Peraturan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016, Pengawas Ketenagakerjaan harus memeriksa minimal 5 perusahaan atau 60 perusahaan setiap bulannya dalam satu tahun. . Dia berkata. (*)

Tinggalkan Balasan