2020-12-21 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Selama kurun waktu 1 September 2020 hingga 18 November 2020, Departemen Ilmu Komunikasi dan Informatika menemukan 38 penipuan terkait Pemilu 2020. Penipuan yang beredar ini langsung diklarifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui: situs resminya www.kominfo.go.id .

Kominfo tidak hanya akan menginformasikan masalah-masalah yang teridentifikasi sebagai scam, tetapi juga akan menginformasikan informasi yang salah ( Informasi palsu) sehingga publik dapat mengklarifikasi dengan benar. –Pada 10 November 2020, dikeluarkan surat permintaan dana untuk menjamin penyelenggaraan pemilu. Atas nama Isran Noor, Gubernur Kalimantan Timur. Surat ini berisi permintaan dana untuk memastikan terselenggaranya pilkada yang sudah banyak dikirim ke pengusaha di Kalimantan Timur. Bahkan, Kepala Biro Humas Kaltimpranuddin Syafranuddin membenarkan di situs resmi Kaltimprov.go.id bahwa surat tersebut palsu. Syafranuddin menjelaskan, saat memenangkan pilkada gubernur dan bupati / walikota Kaltim, gubernur tidak pernah meminta sumbangan karena anggaran disediakan oleh Pemprov. Syafranuddin atas nama Pemprov Kaltim mengimbau masyarakat yang menerima surat tersebut untuk tidak melayaninya. Jika pengirim ditemukan, mereka akan segera mendapatkan jaminan untuk memulai proses hukum. Surat ini telah ditujukan kepada PT Sukses Mantap Sejahtera, CEO Sentosa Sentosa. Pada 9 November 2020, surat permohonan bantuan Pilkada pada tahun 2020 juga mendapat cap dan tanda tangan dari Gubernur NTB saat ini, Zulkieflimansyah. Bahkan, Pemprov NTB melalui akun Facebook resminya menyatakan bahwa surat yang beredar terkait permintaan keamanan Pilkada adalah scam.

Pemprov NTB juga menjelaskan bahwa penipuan dengan mudah dapat diidentifikasi sebagai informasi palsu. Banyak kekurangan pada surat tersebut, misalnya jumlah huruf, penulisan salam, spasi huruf, dan penulisan nama resminya, semuanya harus diberi judul. 559/1001 / 2-11-BKD, mewakili Gubernur Kalimantan Barat, juga dibebaskan. H Sutarmidji. Menurut laporan, Gubernur Kalbar telah meminta dana untuk memastikan pelaksanaan pilkada dan telah mengirimkannya ke beberapa pengelola bisnis di Kalbar. Sutamiji mengatakan, surat tersebut menggunakan alamat email, nomor ponsel, dan rekening yang bukan milik Pemprov Kalbar, meski tandatangannya pada surat tersebut dipalsukan. -Sutarmidji mengajak yang ingin membantu, namun tidak diperkenankan memberikan bantuan dalam bentuk uang, seperti donasi berupa pohon.

Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Kementerian Informasi dan Teknologi serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah mengurangi atau menghapus 13 tautan atau URL terkait Pilkada yang berisi scam atau berita palsu. Masalah ini adalah salah satu dari 217 tautan lain yang ditemukan oleh Kominfo per 18 November, yang merupakan masalah penipuan 38.

Tinggalkan Balasan