2020-12-20 |  Kilas Kementerian

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta lembaga pengawasan ketenagakerjaan pusat dan daerah memastikan para pekerja saat wabah Covid-19 dapat bekerja dengan aman dan nyaman di lingkungan kerjanya. Pengawas ketenagakerjaan harus melakukan segala upaya untuk mencegah dan mengendalikan Covid 19 di tempat kerja, dan untuk memungkinkan pelaku bisnis mematuhi standar ketenagakerjaan dengan mengambil langkah-langkah pencegahan, memberikan panduan dan deteksi dini, serta menerapkan standar ketenagakerjaan.

“Dunia bisnis harus terus berjalan, tetapi juga harus menjamin keselamatan pekerja. Di sini, peran pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sangat penting untuk menjamin perlindungan pekerja di Covid.” Pandemic 19th “, Menaker Ida mengatakan dalam webinar bertema “Dinamika Kepatuhan terhadap Standar Ketenagakerjaan di Periode Normal Baru Pasca Covid-19” yang diselenggarakan oleh Forum Nasional Kerangka Standar Ketenagakerjaan (FKNKN), yang diselenggarakan di Jakarta, Senin (15 Juni 2020) .- — Menteri Ida juga meminta pengawas ketenagakerjaan untuk memperkuat kerja sama dan sinergi dengan para pelaksana standar ketenagakerjaan di perusahaan, mengingat para eksekutif tersebut merupakan mitra strategis untuk memastikan kepatuhan. Menaker Ida didampingi oleh Plt Dirjen Binwasnaker Mengumumkan: “Sesuai dengan tugas dan fungsinya, kolaborasi antara pengawas ketenagakerjaan dan kerangka regulasi harus menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga perusahaan menjaga produktivitas dan hak-hak pekerja dilindungi. “K3 Iswandi Hari, Menteri Tenaga Kerja: Menteri Ida mengakui bahwa sebagai tenaga kerja dia masih menghadapi tantangan yang khas, yaitu jumlah pengawas kerja yang lebih sedikit dari jumlah perusahaan yang diinspeksi. Tidak ideal Dia berkata: “Menggunakan alat teknologi informasi untuk inovasi inspeksi dapat mempromosikan inspeksi yang lebih optimal dan mendorong partisipasi publik dalam inspeksi standar ketenagakerjaan.

Menteri Aida mengungkapkan, sesuai data dalam “Laporan Wajib Ketenagakerjaan”, jumlah perusahaan mencapai 252.880 dan jumlah karyawan 13.138.048. Peraturan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan dan Nomor 33 Tahun 2016 Sesuai amandemen Permenaker Nomor 1 tahun 2020, Pengawas Ketenagakerjaan harus memeriksa minimal 5 perusahaan atau 60 perusahaan dalam setahun. Katanya. (*)

Tinggalkan Balasan