2020-12-19 |  Kilas Kementerian

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Menteri Sumber Daya Manusia (Menaker) Ida Fauziyah mengimbau para pengawas ketenagakerjaan di tingkat pusat dan daerah untuk memastikan para pekerja saat wabah Covid-19 dapat bekerja dengan aman dan nyaman di lingkungan kerjanya. Pengawas ketenagakerjaan harus melakukan segala upaya untuk mencegah dan mengendalikan Covid 19 di tempat kerja, dan untuk memungkinkan pelaku bisnis mematuhi standar ketenagakerjaan dengan mengambil langkah-langkah pencegahan, memberikan panduan dan deteksi dini, serta menerapkan standar ketenagakerjaan.

“Dunia bisnis harus terus berjalan, tetapi juga harus menjamin keselamatan pekerja. Di sini, peran pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sangat penting untuk menjamin perlindungan pekerja dalam pandemi Covid. 19,” Menaker Ida pada konferensi web yang diselenggarakan oleh Forum Nasional Kerangka Kerja Standar Buruh mengatakan: “Dinamika kepatuhan dengan standar ketenagakerjaan dalam periode normal baru setelah Covid-19.” (FKNKN), Jakarta, Senin (15 Juni 2020).

Minister Date juga meminta pengawas ketenagakerjaan untuk memperkuat kerja sama dan sinergi dengan para pelaksana standar ketenagakerjaan di perusahaan, mengingat para eksekutif tersebut merupakan mitra strategis untuk memastikan kepatuhan. Menaker Ida, didampingi oleh penjabat direktur jenderal Binwasnaker, mengumumkan: “Sesuai dengan tugas dan fungsinya, kolaborasi antara pengawas ketenagakerjaan dan kerangka peraturan harus menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga perusahaan menjaga produktivitas dan hak-hak pekerja dilindungi.” Menteri K3 Menteri Iswandi Hari Ida mengakui, sebagai ketenagakerjaan, dirinya masih menghadapi tantangan klasik, yakni jumlah pengawas ketenagakerjaan yang tidak ideal jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang dikendalikan. . Ia mengatakan: “Menggunakan alat teknologi informasi untuk inovasi inspeksi dapat mendorong inspeksi yang lebih optimal dan mendorong partisipasi publik dalam inspeksi standar ketenagakerjaan.”

Menteri Aida mengungkapkan bahwa menurut data dalam “Laporan Ketenagakerjaan Wajib”, Jumlah perusahaan mencapai 252.880 dan jumlah karyawan 13.138.048. Peraturan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan dan Peraturan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016, Pengawas Ketenagakerjaan harus memeriksa minimal 5 perusahaan atau 60 perusahaan setiap bulannya, ujarnya. : “Dalam kondisi saat ini, jumlah pengawas ketenagakerjaan hanya sekitar 1.574, dan pengawas hanya dapat mengawasi 103.680 perusahaan, terhitung 40,9% dari total jumlah perusahaan.” (*)

Tinggalkan Balasan