2020-12-18 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Panitia Kedelapan DPR RI mendukung penuh usulan anggaran yang diajukan oleh unit eselon I (UKE) Kementerian Sosial. Dalam sidang tersebut dibahas usulan anggaran dari Kementerian Sosial, di antaranya pagu anggaran bantuan teknis untuk tahun 2021 mencapai 92817590291.000 rupiah. Dengan $ 817 triliun, alokasi anggaran terbesar masih difokuskan pada prioritas nasional dalam rencana perlindungan sosial, mencapai Rp. . Direktur Jenderal Hartono Laras mengumumkan: “91.005.985.946.000 atau 98,04%, dan sisanya untuk dukungan manajemen.” “Anggaran perlindungan sosial Rp. 91.005.985.946.000, atau 98,04%, dibagikan di setiap jenjang Eselon I “. RDP membahas “mengintensifkan pembahasan RKA K / L Ta 2021 dan permasalahan serta pemecahannya saat ini” di ruang rapat komite kedelapan yang dihadiri inspektur jenderal. Dirjen dan Kepala BP3S (14/09) Dalam pemaparannya, pimpinan pertama UKE menjelaskan tentang alokasi dan penggunaan anggaran yang diterjemahkan menjadi dampak pandemi Covid-19 dan rencana penguatannya. Menanggapi. ng tertunda.

Tentunya, selain program kartu sembako, Administrasi Umum Penanganan Orang Miskin (PKP) akan menggunakan cash to budget untuk program bansos 10 juta KPM pada tahun 2021. , Untuk Penatalaksanaan Umum Linjamsos-Melanjutkan Harapan Keluarga Berencana dan Perluasan Jurusan PKH, Untuk Penatausahaan Umum Rehabilitasi Sosial, Perkuat Bantuan Rehsos (Perhatian) kepada UPT, UPT Pembina 5 Kelompok Sasaran dan Sarana Prasarana Panti Rehabilitasi, untuk Memberdayakan Administrasi Umum, masyarakat akan mempertimbangkan kembali untuk menjadikannya program kewirausahaan sosial (ProKus) dan puskesmas. -Pada saat yang sama, BP3S akan memulai pembangunan gedung Poltekesos Bandung pada tahun 2021, dan gedung tersebut akan mulai dibangun pada tahun 2018. Inspektorat Jenderal akan memperkuat pengawasan dan pendampingan rencana tersebut, termasuk memantau hasil pengawasan.Selain itu, kata Sekjen Kementerian Sosial Perhatian khusus diberikan pada Pengelolaan Data Terpadu Perlindungan Sosial (DTKS). Dalam pagu anggaran tahun anggaran 2021, sebagai bagian dari peningkatan DTKS, 1.355.917.176.000 rupee India dialokasikan untuk pengelolaan data, sistem, dan teknologi informasi perlindungan sosial. Perluas cakupan, yaitu hingga 60% dari populasi berpenghasilan tertinggi. Sekretaris Jenderal mengatakan: “Persentase ini setara dengan 41.697.344 KK atau 162.003.487 jiwa.” Usulan untuk meningkatkan DTKS ini mendapat dukungan luas dari seluruh anggota Komite Kedelapan. Dengan DTKS yang berkualitas, masyarakat yakin bahwa ketepatan sasaran bantuan dan efektivitas rencana dapat ditingkatkan.

Tinggalkan Balasan