2020-12-17 |  Kilas Kementerian

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah telah tutup selama satu hari dan akan berangkat pada tanggal 30 Oktober 2020 bertepatan dengan hari lahir Nabi Muhammad SAW yang merupakan yang ketiga sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Menteri. Otorisasi Instrumen Nasional dan Reformasi Birokrasi Nasional, No. 03, 2020, dan No. 03, 2020 tanggal 20 Mei 2020 Otorisasi Instrumen Nasional dan Reformasi Birokrasi Hari Libur dan Libur Nasional 2020 Nomor 728 tahun 2019, nomor 213 tahun 2019, nomor 01 tahun 2019.

Memprediksi penyebaran Covid-19 dan memberikan pelayanan keselamatan, kenyamanan dan kesehatan bagi seluruh penumpang yang menggunakan jasa transportasi laut, khususnya pada hari libur , Dan berangkat pada kesempatan kelahiran Nabi Muhammad SAW, ditutup juga pada hari Sabtu dan Minggu.Pemerintah akan mengatur penyelenggaraan angkutan penumpang melalui laut melalui Kementerian Administrasi Umum Perhubungan Laut.

“Kami menghimbau semua perusahaan pelayaran atau operator kapal penumpang untuk mengikuti langkah-langkah yang ditentukan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.” Direktur Perhubungan. Laut, R. Agus H. Purnomo di Jakarta (26/10).

General Manager Agus menghimbau kepada seluruh perusahaan pelayaran atau operator kapal penumpang dan penumpang yang menggunakan jasa pelayaran untuk mengikuti, memutakhirkan, dan menerapkan perjanjian sanitasi yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang untuk mencegah penyebaran Covid-19. -Pada saat yang bersamaan, sesuai dengan pelaksanaan Pemberitahuan Dirjen Perhubungan Laut SE 21 tahun 2020, pelaku usaha angkutan laut diberi kewenangan untuk melayani kepentingan dan / atau kegiatan orang tertentu secara terbatas, dan General Manager Hubra juga meminta Kep Port Semua operator dan pelabuhan perusahaan menghormati dan menerapkan peraturan yang ditetapkan dalam surat edaran CEO untuk mempercepat kerja Kelompok Kerja Manajemen Covid-19 No. 9 tahun 2020, dan menerapkan prosedur berikut: g Melaksanakan operasi angkutan laut umum selama persiapan perjalanan Pengendalian, d Saat melakukan perjalanan atau berhenti dan tiba di pelabuhan tujuan diatur sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan PM. Pada tanggal 18 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi (COVID-19) sekaligus mencegah penyebaran penyakit virus corona.

“Operator dihimbau untuk melakukan standarisasi pelaksanaan pengalihan fisik, dan mengontrol jumlah antrian calon penumpang yang mengantri di loket tiket kantor pusat dan cabang apabila situasi berikut terjadi,” kata Dirut Argus.

“Menyediakan pos pemeriksaan bagi operator terminal / pelabuhan penumpang dan melakukan inspeksi bersama dengan tim gabungan di pintu masuk dan keluar utama pelabuhan dan / atau di pintu masuk terminal penumpang,” lanjutnya.

Selain itu, nakhoda juga diajak berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan update PSBB dan Pokja regional COVID-19 mengenai status pelaksanaan dan waktu pelaksanaan, untuk bertanggung jawab dalam penetapan status zona merah penyebaran COVID-19. — Selain itu, penyelenggara pelabuhan diundang untuk mengkoordinasikan tim gabungan yang terdiri dari penyelenggara pelabuhan, penyelenggara pelabuhan, Kant atau kesehatan pelabuhan, polisi, TNI, dan pemerintah daerah. Kelompok Kerja Percepatan Penanganan COVID-19 Regional, operator terminal dan instansi terkait lainnya.

Tim gabungan ini akan bertanggung jawab atas pengawasan, pengendalian dan pengawasan, serta pendaftaran dan pemberitahuan pengecualian kapal penumpang yang masih beroperasi dan beroperasi. Kegiatan penanganan kargo. Guna memantau distribusi logistik di setiap wilayah, dan melaporkan perkembangannya melalui penerapan Sistem Informasi Transportasi dan Transportasi Indonesia (SIASATI). (*)

Tinggalkan Balasan