2020-12-17 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Bahkan, transportasi laut di perairan Indonesia dapat menyebabkan kecelakaan laut dan menyebabkan pencemaran tumpahan minyak atau merusak lingkungan laut dan sungai. -Untuk itu, Indonesia sangat membutuhkan sistem aksi untuk merespon cepatnya tumpahan minyak. -Benar, terkoordinasi.

Ketika Ahmad menjadi salah satu pembicara pada webinar tentang Hukum Laut tentang Pencegahan dan Pencemaran, hal ini disampaikan oleh Kepala Satuan Penjaga Pantai dan Laut (KPLP). Berlayar di Jakarta pada Rabu (02/09/2020).

Webinar hukum maritim yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Angkatan Laut Indonesia dibuka oleh Laksamana Cresno Bentoro selaku Menteri Hukum Kelautan Indonesia. Beberapa pembicara diperkenalkan, diantaranya Direktorat Jenderal Kementerian Perhubungan Laut, Perhubungan Direktur Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Pesisir dan Laut, KLHK, Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan PT. Pembawa acara TV One menjadi pembawa acara Slickbar Indonesia.

Dalam pidatonya, Ahmed menjelaskan beberapa kejadian pencemaran laut yang membutuhkan koordinasi yang cepat, tepat dan tepat dengan berbagai instansi terkait, termasuk tumpahan minyak akibat ledakan anjungan sumur Montara. Terletak di blok Atlas Australia Barat dan perairan Laut Timor, lokasinya berada di 120 41’LS 1240 32’BT, sehingga terjadi pelepasan minyak (light crude oil) dan gas alam ke dalam minyak, dengan perkiraan kebocoran 400 barel per hari ( 64 ton / hari) pada 21 Agustus 2009 “Demikian pula dengan tumpahan minyak di perairan Teluk Balikpapan pada 31 Maret 2018 yang disebabkan oleh kebocoran pipa bawah laut PT. Ahmed menyampaikan bahwa kilang Pertamina (Persero) ) (RU) V Balikpapan dari Dermaga Lawe-lawe di Penajam, Negara Bagian Pasir Utara hingga Balikpapan RU V, dan tumpahan minyak di anjungan YYA-1 milik PHE ONWJ terjadi pada 12 Juli 2019, “Ahmed Mengatakan. Lebih rinci Ahmed menjelaskan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pencemaran adalah masuk atau masuknya hidrokarbon dan / atau zat lain di perairan dan pelabuhan, sehingga melebihi baku mutu yang ditetapkan. . -Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Perpres 109 Tahun 2006 yang mengatur bahwa penanganan kejadian darurat tumpahan minyak laut merupakan tindakan yang cepat, tepat dan terkoordinasi yang bertujuan untuk mencegah dan mengatasi penyebaran tumpahan minyak laut dan penanggulangan tumpahan minyak laut. Dampak tumpahan minyak terhadap lingkungan meminimalkan kerugian masyarakat dan kerusakan lingkungan laut.

“Demikian pula, setiap tumpahan minyak laut perlu ditangani. Ya, instansi terkait harus cepat, akurat, dan terkoordinasi dengan baik untuk meminimalkan kerugian masyarakat dan merusak lingkungan laut,” kata Ahmed. -Ahmed juga menjelaskan bahwa saat ini untuk merespon tanggap darurat tumpahan minyak di laut, sudah ditetapkan Perpres. Edisi 109, 2006, tentang pencegahan tumpahan minyak di laut. Menurut regulasi, respon Indonesia terhadap tumpahan minyak dibagi menjadi tiga level (level tiga), yaitu level 1, level 2, dan level 3. -Menurutnya, Level 1 adalah klasifikasi tanggap darurat tumpahan minyak internal atau eksternal. DLKP dan DLKR. Pelabuhan, unit operasi migas atau unit bisnis lainnya yang dapat dikelola oleh sarana, prasarana dan personel yang disediakan oleh pelabuhan atau unit operasi migas atau unit kegiatan lainnya (level 2), merupakan kategori yang menangani masalah-masalah berikut: situasi. Kecelakaan tumpahan minyak terjadi di dalam atau di luar pelabuhan DLKP dan DLKR atau unit operasi migas atau unit bisnis lainnya, dan sarana, prasarana, dan personel pelabuhan atau migas tidak dapat menangani aktivitas lain dari unit atau unit operasi tersebut, berdasarkan level 1.

Sedangkan level 3 merupakan klasifikasi tanggap darurat yang tidak dapat ditangani oleh tumpahan minyak atau pelabuhan DLKP dan DLKR atau unit operasi migas atau unit bisnis lainnya. Sarana, prasarana, dan personel yang tersedia di daerah berdasarkan tingkat 2 atau sarana yang tersebar di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik IndonesiaAhmed mengatakan: “Jika tingkat sarana, prasarana atau personel tidak dapat mengatasi tumpahan minyak, maka pengelolaan setiap tingkat tumpahan minyak akan ditingkatkan secara bertahap.” Kata Ahmed, jika dalam Tersus / TUKS / Apabila terjadi tumpahan minyak di badan usaha pelabuhan / dinas lain maka Tersus / TUKS / badan usaha pelabuhan / dinas lain akan mengendalikan tumpahan minyak dan melaporkan tumpahan minyak tersebut ke bandara terdekat. Syahbandar selaku Mission Coordinator (MC) akan memprakarsai operasi penanggulangan tumpahan minyak dan berkoordinasi dengan unit terkait lainnya untuk membantu penanganan tumpahan minyak dalam penanggulangan tumpahan minyak jika fasilitas dan personel pelabuhan korban bencana tumpahan minyak tidak dapat merespon. (*)

Tinggalkan Balasan