2020-12-16 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Salah satu arahan Presiden Joko Widodo kepada berbagai kementerian / lembaga (K / L) adalah untuk terus mempercepat realisasi anggaran. Hal serupa dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos).

Salah satu percepatan langkah yang telah dicapai adalah percepatan realisasi anggaran untuk pemberdayaan masyarakat adat terpencil (KAT). (28/7/2020) Komite Otorisasi KAT menggelar sejumlah kegiatan untuk mempercepat anggaran otorisasi KAT di tahun 2020. Kementerian Sosial juga mendapat subsidi senilai Rp251.200.000 dari warga Suku Anak Dalam Jambi. -Kakak kita di Katl. Menteri Sosial RI Juliari P. Batubara di Jakarta (Akselerasi Jakarta (“ 28 Agustus 2020)).

Baca: Kemensos berikan uang tunai kepada masyarakat adat terpencil Bansos-Ajang ini mempertemukan 78 peserta dari 23 provinsi dan 16 daerah, termasuk Dinas Sosial dan Kesejahteraan Sosial (LKS) untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan KAT.Selain itu, Menteri Sosial Juliari menyampaikan bahwa pihaknya memberikan semangat Para stafnya melaksanakan rencana tersebut dengan sepenuh hati agar setiap orang dapat merasakan manfaat dari rencana tersebut. -Mensos juga berpesan agar, dengan tetap berpegang pada prinsip tanggung jawab, anggaran administrasi bersama masing-masing daerah harus segera direalisasikan.Berdasarkan pemangku kepentingan (PKAT) BeST) .

PKAT PKAT BeST merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kewenangan KAT agar kualitas hidup warga KAT dapat terpenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.PKAT BeST mengacu pada 4P yaitu people, production Dengan bumi, dan didukung oleh kemitraan. Keempat hal tersebut menjadi poin utama bagi kami untuk menentukan arah kebijakan otorisasi KAT ke depan. Masyarakat dapat diartikan sebagai pengetahuan, kesehatan, dan kearifan lokal. Produksi berarti mengedepankan mata pencaharian berkelanjutan yang menyesuaikan dengan kelangsungan hidup warga KAT. Artinya ketergantungan pada sumber daya alam.

Tinggalkan Balasan