2020-12-16 |  Kilas Kementerian

Yogyakarta TRIBUNNEWS.COM-Sesuai SK Menteri Perhubungan No. 65 tahun 2009, standar kapal inkonvensional berbendera Indonesia atau NCVS (standar kapal inkonvensional) perlu terus ditingkatkan untuk memastikan standar regulasi keselamatan kapal tetap dapat dipertahankan. Memenuhi persyaratan Untuk itu, guna meningkatkan dan mendapatkan masukan yang memadai dari pemangku kepentingan atas perbaikan standar kapal inkonvensional, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan dispatch atau focus group discussion (FGD) guna membahas perubahan peraturan menteri melalui Administrasi Umum Pelayaran. Nomor pengiriman. KM. Resolusi No. 65 tahun 2009 tentang NCVS Non-Convention Ship Standards diadakan di Grand Mercure Hotel Yogyakarta, Jepang dari tanggal 7 hingga 10 Oktober 2020, untuk jangka waktu empat (empat) hari.

Acara FGD diumumkan oleh Kapolres dan Kepala Biro Maritim. . Hermanta (Hermanta) atas nama Dirjen Perkapalan

Kapten Hermanta dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan pengiriman kiriman ini adalah untuk mereview atau menelaah kembali regulasi yang ada sehingga regulasi yang baru dapat menyempurnakan regulasi yang ada. Saya yakin kegiatan konsinyasi ini merupakan event yang tepat, dan menjadi pendorong untuk memperbaiki dan memutakhirkan aturan untuk mendapatkan arah yang lebih baik.Oleh karena itu, diharapkan kedepannya semua kapal dan pelaut dapat meningkatkan keselamatan laut serta melindungi dan melindungi lingkungan laut sesuai dengan ketentuan konvensi. Daerah sudah menetapkan regulasi di tingkat nasional untuk penyatuan NKRI, “kata Kapten Hermanta.

Selain itu, Kapten Hermanta melanjutkan, agar semua pemangku kepentingan memberi perhatian khusus pada pembangunan. Teknologi informasi Perkembangannya sangat pesat, dan tidak ada kendala ruang dan waktu, sehingga kami didorong untuk selalu mampu merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan mengadopsi terobosan-terobosan yang kreatif dan inovatif berupa perumusan kebijakan yang tepat dan tepat. Ciri khas negara nusantara.

“Untuk itulah , Kita harus mempersiapkan Kapten Hermanta yang sesuai bersama-sama, sambil berkata: “Dalam proses penerapan standar untuk kapal nonkonvensional, aturan dan regulasi yang memuaskan telah dirumuskan untuk memastikan kelayakan kapal berbendera Indonesia.” — dan Di saat yang sama, Kapten Diaz Saputra, ketua penyelenggara kelompok terarah, dalam laporannya menyatakan bahwa tujuan utama penahanan kargo adalah untuk memungkinkan adanya modifikasi standar non-kapal. Kesepakatan akan dicapai dan segera diimplementasikan untuk kapal berbendera Indonesia yang memiliki kurang dari 500 gross tonnage dalam pelayaran domestik dan internasional atau kapal berbendera Indonesia yang memiliki lebih dari 500 gross tonnage dalam pelayaran domestik.

Menurut Captain Diaz, acara ini akan berlanjut dari 7-10 Oktober 2020, selama empat (empat) hari di Hotel Grand Mercure Yogyakarta, dari Kantor Hukum Kementerian Perhubungan, Pertemuan tersebut dihadiri oleh Sekretariat Kejaksaan Agung 50 peserta dari Biro Navigasi dan Kelautan, Komando Maritim dan Penjaga Pantai, Direktur Hukum Departemen Perhubungan dan KSLN, Otoritas Pelabuhan Utama, Pelabuhan Khusus dan Otoritas Pelabuhan Batam (KSOP) ), KSOP Kelas I, Kelas II KSOP, Kelas III KSOP dan TSS Group (SSI Expert-COE) AMSAT).

Sebagai acuan, Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 65 tahun 2009 tentang standar inkonvensional memasukkan bahasa Indonesia luar biasa Peraturan Standar Pengiriman (NCVS). Keputusan Direktur Jenderal Kapal Sipil dan Angkutan Laut China Nomor UM.008 / 9/20 / DJPL-12 tentang Penerapan Standar dan Pedoman Teknis Kapal Berbendera Indonesia Non Konvensional. Kedua peraturan ini berlaku untuk pembangunan baru dengan lunas yang diletakkan pada atau setelah 1 Januari 2014, dan kapal tua dengan kalender lelang mulai 1 Januari 2013. (*)

Tinggalkan Balasan