2020-12-16 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan. General Administration of Maritime Transport menghadiri technical meeting tahunan yang merupakan technical meeting dari Revolving Fund Committee (RFC) yang diadakan dalam rangka kerjasama antara pemerintah Indonesia, Malaysia dan Indonesia dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU). Singapore and Malacca Straits Council (LSM Jepang).

Pertemuan tersebut membahas pembentukan dan pengoperasian dana bergulir (revolving fund) untuk menangani pencemaran akibat tumpahan minyak dari kapal-kapal di Selat Malaka dan Singapura. Dana tersebut diselenggarakan hari ini melalui aplikasi Zoom dengan Malaysia sebagai tuan rumah (28 Juli 2020) .

Selaku Ketua Delegasi Indonesia (HoD), Kepala Penjaga Pantai dan Laut Indonesia Ahmad (Ahmad) dalam pidatonya menegaskan kembali bahwa Indonesia akan terus melakukan segala daya untuk memastikan kelancaran operasionalnya meski dunia terkena Covid-19 Itu terpukul parah oleh pandemi, tetapi juga melindungi lingkungan laut saat pengiriman. 19.

“Kami (Indonesia) sangat percaya dan menghargai upaya terbaik Indonesia, Malaysia, Singapura dan Jepang untuk melindungi lingkungan laut Selat Malaka dan Singapura,” demikian pernyataan tersebut. n Tanggapan tertulis diterima Tribunnews, Selasa (28/7/2020). — Ahmad meyakini bahwa dalam kurun waktu lebih dari 30 tahun (30 tahun), RFC telah berhasil menjadi platform yang bermanfaat dan bermanfaat bagi tiga negara pantai (Indonesia, Malaysia dan Singapura) dengan mengikuti peruntukannya Gunakan dana ini sebagai platform kerja. Situasinya sama di antara negara-negara pesisir, dan negara kedua berfungsi sebagai dana cadangan untuk mendorong respons tumpahan minyak.

“Saya yakin ketiga negara pantai tersebut dapat terus menjaga semangatnya untuk meningkatkan keselamatan navigasi dan menjaga lingkungan laut. Ia mengatakan bahwa Selat Malaka dan Singapura khususnya dalam memerangi tumpahan minyak dari kapal, serta di pantai dan selat. Kerja sama yang berkelanjutan antar negara pengguna. ”Een Nuraini Saidah, subsea engineering branch yang hadir dalam pertemuan tersebut mengungkapkan beberapa agenda yang dibahas pada technical meeting RFC 2020, termasuk informasi terkini mengenai implementasi SOP. Dan Angel Singapore National Tanker Pollution Federation (ITOPF) tentang pengalaman dan informasi tentang Nota Kesepahaman Tarif Tumpahan Minyak antara Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) dan International Maritime Administration.

“Dalam rapat masalah teknis dibahas update terbaru terkait kompetisi desain logo RFC dan pengembangan website RFC. Selain itu, kami (pemerintah Indonesia) juga mengumumkan rencana akan digelar di Balikpapan mulai 24 hingga 28 Agustus 2020. Kompetisi Marpolex Nasional 2020 diadakan, ”kata Een.

Selain itu, Een menjelaskan bahwa RFC ditandatangani pada 11 Februari 1981 oleh pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Singapura (tiga negara pantai) dan Malacca Straits Council (MSC) atas nama LSM Jepang. Komposisi Memorandum of Understanding (MoU) – Sesuai dengan isi nota kesepahaman, MSC telah memberikan donasi sebesar 400 juta yen kepada tiga negara pantai, kemudian membentuk dana pembaruan atau dana modal kerja, yang dikelola dan dioperasikan oleh ketiga negara pantai tersebut secara bergiliran. Sudah 5 (lima) tahun sejak Indonesia melaksanakan putaran pertama kepengurusan pada tahun 1981.

Juga sesuai Nota Kesepahaman, Tiga Negara Pant ai harus membentuk panitia dana bergulir atau dana bergulir. Komite Yayasan merupakan perwakilan pejabat senior dari masing-masing negara pantai, dan telah berpartisipasi dalam penanggulangan pencemaran laut secara administratif dan operasional, yaitu Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Direktur Jenderal Lingkungan, Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Malaysia, dan MPA Asisten Kepala Eksekutif di Singapura.

“Negara yang mendapat giliran mengelola dana bergulir akan menjadi ketua panitia atau ketua panitia dan memimpin rapat tahunan setiap tahun.Dia menjelaskan. “Panitia kemudian akan menunjuk lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan keuangan. Salah satu tugasnya adalah merekomendasikan dana deposito dan nilai tukar mata uang kepada perbankan, merekomendasikan anggaran administrasi dan operasional, serta menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit. Menyerahkan laporan berkala ke panitia. Setelah mendapat persetujuan panitia, dana pinjaman segera diproses untuk keperluan intervensi darurat. Laporan keuangan yang disampaikan diverifikasi oleh kepala akuntan nasional dan dilaporkan ke panitia pada pertemuan tahunan RFC.

“Menurut masa lalu Dalam praktiknya, kekuasaan masing-masing negara pantai adalah Kepala KPLP Indonesia, Kepala Eksekutif Kementerian Keuangan dan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup Malaysia, dan Kepala Operasi Pelabuhan MPA di Singapura. Indonesia memiliki 3 (3 s) siklus yaitu: 1981 sd 1985 dan 1996 sd 2000 dan 2011 sd 2016. Menurut Een, pada tahun 2020 ini merupakan tahun keempat Malaysia mengelola dana bergulir sejak transfer Indonesia. dana. Dana tersebut telah disetorkan ke Malaysia pada 22 Desember 2016. (*)

Tinggalkan Balasan