2020-12-14 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Administrasi Umum Angkutan Laut Kementerian Perhubungan mengklaim kapal yang melewati Traffic Separation System (TSS) Selat dan Selat Lombok tidak perlu membayar biaya apapun. Indonesia khususnya kawasan pada jalur ALKI telah diatur oleh hukum internasional dan peraturan perundang-undangan nasional. Ketentuan yang ditetapkan diatur oleh United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) dan nomor kendali pemerintah. 37 tahun (2002) tentang hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing untuk melaksanakan hak lintas di alur laut kepulauan melalui alur laut kepulauan yang ditentukan . -Diblokir oleh negara pantai. Selain itu, dalam “Law of the Sea Convention” juga mengatur bahwa kapal asing yang keluar dari wilayah negara tidak boleh dipungut biaya transit, “kata Henki Ankasawan, Direktur Navigasi Jakarta (20/6). Menurutnya,” Marine Konvensi Hukum juga menetapkan bahwa hanya kapal asing di perairan lintas batas yang dapat dibayar untuk layanan tertentu yang mereka sediakan.

Layanan khusus ini, seperti layanan mengemudi sukarela, layanan pertukaran awak, pengisian bahan bakar dan air minum Catatan, penyimpanan bahan dan pengelolaan limbah, serta pemeliharaan dan perbaikan bawah air.

“Biaya biaya ini tentu saja ditentukan sesuai dengan peraturan hukum, dan Henkey menambahkan:” Untuk semua kapal yang menerima layanan tanpa diskriminasi Pungut non-pajak (PNBP) dan pungutan sejenis. “

Pada prinsipnya, TSS Sun Dazhou mengontrol jalur laut Selat dan Lombok hanya untuk tujuan meningkatkan keselamatan dan keamanan. Pelayaran juga melindungi dua daerah padat penduduk ini. Lingkungan laut selat. Dan Selat Lombok, diperlukan penelitian lebih lanjut dari segi perdagangan, perencanaan tata guna lahan, keselamatan dan keselamatan laut.

Kita tahu bahwa TSS di negara bagian lain Matahari dan Lombok akan dilaksanakan mulai 1 Juli 2020. Atas persetujuan International Maritime Organization (IMO), Indonesia telah menjadi negara kepulauan pertama di dunia dengan TSS. Organisasi tersebut tergabung dalam ALKI (Jalur Maritim Kepulauan Indonesia) I dan ALKI II. Khusus capaian Indonesia, Kementerian Perhubungan telah bekerja keras selama lebih dari dua tahun dan telah mengajukan proposal TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok agar dapat diterima oleh negara-negara anggota IMO. (*)

Tinggalkan Balasan