2020-12-13 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Administrasi Umum Angkutan Laut Kementerian Perhubungan dan PT Sarana Abadi Lestari telah mencapai kesepakatan atas dasar kerjasama antar pemerintah untuk melaksanakan bisnis kerjasama di bidang penyediaan dan / atau pelayanan pelabuhan di terminal umum PT Sarana Abadi Lestari di pelabuhan Samarinda Dan melalui mekanisme franchise ke entitas komersial pelabuhan. — Dalam hal ini, suatu konsesi dapat diberikan kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) untuk menyediakan dan / atau menyediakan jasa kepelabuhanan melalui mekanisme nominasi yang diberikan dalam bentuk kesepakatan. Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Perhubungan Republik Indonesia memberikan hak kepada PT Sarana Abadi Lestari Terminal untuk mengoperasikan Terminal PT Sarana Abadi Lestari, dan diinstruksikan untuk memperkenalkan kegiatan jasa pelabuhan PT Sarana Abadi Lestari dalam bentuk kesepakatan. – “Dirjen Angkutan Laut melalui Kantor Otoritas Pelabuhan dan Pelabuhan (KSOP) Kategori Kedua, Sam Alinda, memberikan hak kepada PT Sarana Abadi Lestari, menurut hal tersebut. Perjanjian konsesi dan ketentuan-ketentuan berikut ini mengatur regulasi layanan pelabuhan di kawasan konsesi, ”kata Kapten Samarinda Devi Yanto sesaat usai penandatanganan kesepakatan konsesi di Samarinda, Rabu (17/6).

Nama asli Devi Yanto menjelaskan bahwa terminal umum PT Sarana Abadi Lestari di Pelabuhan Samarinda sesuai dengan Rencana Pelabuhan Induk Nasional (RIP) yang ditetapkan Menteri Perhubungan KP. Sesuai Peraturan No. KM 28 Tahun 2006 yang diundangkan oleh Menteri Perhubungan pada tanggal 7 Juni 2006, No. 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan Samarinda-Ruang Lingkup Perjanjian Pengusahaan ini Hak tersebut meliputi (antara lain) kantor KSOP Kelas II Samarinda yang memberikan hak waralaba kepada PT Sarana Abadi Lestari untuk pengoperasian, pengoperasian dan pengembangan jasa pelabuhan di wilayah konsesi dalam jangka waktu waralaba yang ditentukan, dan PT Sarana Abadi Lestari. Sesuai dengan jenis, struktur, kategori dan mekanisme penerima waralaba, menentukan pembagian dan objek kontrak waralaba, serta melaksanakan penyusunan, penetapan dan pemungutan tarif atas jasa kepelabuhanan di wilayah waralaba. Tentukan tarif layanan pelabuhan yang ditentukan dalam peraturan Menteri Perhubungan.

“Selain itu juga mengatur pembayaran pendapatan konsesi dari PTS Arana Abadi Lestari kepada kantor tingkat KSOP II di Samarinda, dalam hal berakhirnya masa konsesi, melaksanakan jasa kepelabuhanan yang merupakan penerimaan negara non fiskal (PNBP) , Dan pengalihan aset milik PT Sarana Abadi Lestari di kantor KSOP Kelas II Samarinda “. Dwi Yanto .

Dalam pelaksanaan waralaba untuk operasional PT. Sarana Abadi Lestari dari Pelabuhan Samarinda melakukan penghitungan konsesi dan ditinjau oleh Badan Perwakilan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Timur, masa konsesi 37 tahun dan royalti tahunan 5%. Sekedar informasi, sebelum PT Sarana Abadi Lestari mengoperasikan terminal untuk kepentingannya sendiri sesuai dengan SK Dirjen Perhubungan Laut BX-308 / PP008 tanggal 19 Juni 2015. SK tersebut menyetujui pengelolaan terminal untuk lingkungan kerjanya sendiri dan Samarin Kepentingan di kawasan yang diminati ke pelabuhan. Industri kimia dasar organik minyak dan gas dan batubara PT. Sarana Abadi Lestari .

Tujuan penandatanganan kontrak waralaba adalah untuk meningkatkan kualitas, efisiensi dan efektivitas operasi pelabuhan dengan menyediakan dan / atau jasa kepelabuhanan, serta meningkatkan pendapatan negara dengan membayar pendapatan waralaba. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). ). (*)

Tinggalkan Balasan