2020-12-13 |  Kilas Kementerian

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Dengan wabah Covid-19 yang melanda hampir seluruh wilayah Indonesia, Kementerian Perhubungan terus bekerja keras agar angkutan / logistik tetap berjalan lancar.

Khususnya kelancaran transportasi barang / logistik untuk menjaga ketersediaan logistik nasional merupakan kebutuhan pokok masyarakat, sehingga dapat menjaga perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Karena pemerintah tidak ingin masyarakat terkena virus, tetapi di sisi lain tidak ingin masyarakat terkena dampak ekonomi. Pada saat pandemi Covid-19, karena adanya regulasi pengendalian transportasi, diharapkan tidak menghalangi distribusi logistik, seperti komoditas, komoditas penting untuk kegiatan ekonomi, obat-obatan dan alat kesehatan, agar tidak terjadi kekurangan komoditas yang menyebabkan kenaikan harga. Harga-harga naik dan pada akhirnya dapat menyebabkan inflasi.

Untuk itu, Kementerian Perhubungan berupaya memberikan layanan transportasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi di Meksiko, industri logistik tidak dapat berhenti bekerja. Latar belakang pencegahan penyebaran Covid-19 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Saat Musim Pulang Lebaran Idul Fitri 1441 H yang menyebutkan bahwa pengangkutan barang / logistik termasuk larangan sementara pengangkutan selama pandemi Covid-19. Sedang beraksi.

Kementerian Perhubungan setuju dengan fakta terlarang bahwa ini adalah kegiatan transportasi untuk pulang. Pada saat yang sama, penerapan prosedur sanitasi yang ketat masih memungkinkan kegiatan lain, seperti pengangkutan / logistik, dan standar serta kondisinya sesuai dengan Pengumuman Satgas Percepatan Pemrosesan Covid-19. -Selain itu, langkah-langkah lain sedang dilakukan untuk memastikan distribusi logistik tidak terganggu, yaitu Kementerian Perhubungan akan membuka pelabuhan dan operasi infrastruktur transportasi lainnya dalam waktu 24 jam.

Kemudian, mendorong adopsi insentif atau langkah-langkah stimulus bagi pelaku komersial, merangsang pelaku komersial maritim dengan menurunkan tarif, dan mengurangi waktu penumpukan peti kemas atau kargo di pelabuhan selama epidemi Covid-19.

Selain itu, Kementerian Transportasi terus berkoordinasi dengan asosiasi sektor transportasi (seperti Indian National Shipowners Association (INSA)) untuk memastikan bahwa jadwal kapal, kapal dagang, dan kewajiban layanan publik bersubsidi (PSO) terus beroperasi secara normal.

Hasil pemantauan di lapangan, sejauh ini distribusi logistik transportasi darat, laut, udara, dan kereta api berjalan dengan baik. Dengan begitu, ketersediaan pasokan logistik terjamin dan harga barang terkendali.

Tinggalkan Balasan