2020-12-12 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Lima kementerian sepakat memperkuat data kesejahteraan sosial (DTKS) komprehensif pada rapat kerja gabungan ke delapan panitia DPR. Data kemiskinan yang andal merupakan kunci sukses implementasi program perlindungan sosial.

Pada kesempatan ini, Jalari P. Batubara, Menteri Sosial menjelaskan pada beberapa tingkatan proses pemutakhiran data untuk mendukung berbagai program Kementerian Sosial. Urusan, termasuk rencana perlindungan sosial. Proses multi level ini dimulai dari wilayah.

UU No. 16 mengatur peran pemerintah daerah dalam memutakhirkan data kemiskinan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Nomor 13 13 Tahun 2011 tentang Pemeliharaan Masyarakat Miskin.

Menteri Sosial menegaskan bahwa kedua peraturan tersebut berperan penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan verifikasi (verivali) data kemiskinan, yang akan dimasukkan dalam DTKS dan dikelola oleh Kementerian Sosial.

Baca: Bekerjasama dengan IMI, Kemensos salurkan bantuan sosial kepada pekerja di industri otomotif yang terkena pandemi- “Proses verifikasi dan validasi data sudah dilakukan di berbagai daerah (sesuai keputusan warga / desa) Tahapan dilakukan kemudian dilaporkan ke daerah / kota, kemudian ditetapkan oleh Kemensos. Berdasarkan data yang kami peroleh, masih ada 92 daerah / kota dengan data yang belum terupdate sejak 2015. “Mensos di Jakarta, Rabu (Juli 2020). Bulan 1) kata.

Selain Mensos, ia juga turut serta dalam pertemuan Menteri PPN / Direktur Bappenas Suharso Monoarfa, Dirjen Kependudukan, Rapat Gabungan “dan Verifikasi Data Kemiskinan” oleh Menteri Desa, Daerah Miskin dan Imigrasi. Menteri (Mendes PDDT) Abdul Halim Iskandar menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Zudan Fakulu (Dukcapil) dan Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil), serta Pakar Kementerian Keuangan Kunta Wibawa Dasa Nugraha sebagai ahli pengeluaran.

Rapat dipimpin oleh Yandri Susanto, Ketua Panitia Kedelapan, dan wakil ketua serta anggotanya merupakan bagian dari koneksi online. Dihitung oleh NIK, terhitung 81%. Ia mengatakan: “Kami akan terus menyamakan, agar target tahun ini 100%.” — Dalam rangka pemutakhiran data, tidak kurang dari 103 daerah / kota aktif memutakhirkan data lengkap rumah tangga miskin di wilayahnya masing-masing. Tidak kurang dari 103 daerah / kota telah memperbaiki datanya yang mewakili lebih dari 50% data rumah tangga daerahnya, kemudian tidak kurang dari 504 daerah / kota terdaftar sebagai bansos aktif perbaikan / pengirim ( BST) data, “tambahnya.

Tinggalkan Balasan