2020-12-11 |  Kilas Kementerian

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan Kementerian Ketenagakerjaan segera menyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP) sebagai aturan yang berasal dari UU Cipta Kerja. RPP harus segera diterapkan untuk segera menegakkan undang-undang penciptaan lapangan kerja.

“Kita sedang menyiapkan empat RPP sebagai produk turunan dari UU penciptaan lapangan kerja. Dalam UU Cipta Kerja kita punya waktu tiga bulan, tapi katanya, lebih cepat lebih baik. Menteri Sumber Daya Manusia Ida di Jakarta, Selasa (2020/1/20) .

General Manager APINDO Hariyadi Sukamdani hadir dalam acara tersebut.Ketua KSPSI Yorrys Raweyai; K-Sarbumusi, perwakilan FSP BUN dan F-Kahutindo; Anwar Sanou, Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja West (Anwar Sanusi); Haiyani Rumondang, direktur pelaksana Plt. PHI dan Jamsos; perwakilan Kementerian Perekonomian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta pemangku kepentingan lainnya. RPP melibatkan pelaksanaan tenaga kerja, dan RPP melibatkan jaminan pengangguran. — Dalam rangka persiapan RPP, Menaker Ida mengatakan, pihaknya telah merampungkan konsep ini di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan dan telah menghubungi dinas / lembaga terkait .- “Sosialisasi di pemerintah daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan juga sudah dan akan terus berlanjut. Layanan ini merupakan pionir dalam memberikan informasi dan layanan kepada warga daerah. “Baginya dalam menyusun RPP ini, pihaknya harus memastikan partisipasi peserta serikat, terutama serikat / serikat buruh dan pengusaha. Ia mengatakan:“ Minggu ini sudah dimulai. Semoga selesai lebih awal dari target. Ia menambahkan, Kementerian Ketenagakerjaan mendorong pemerintah di semua tingkatan untuk mempersiapkan implementasi undang-undang penciptaan lapangan kerja. Undang-undang penciptaan lapangan kerja telah mengubah banyak aspek penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan warga harus mempunyai empat karakter, yaitu lebih cepat, lebih murah, dan lebih aman. Lebih lengkap. Jendral APINDO Hariyadi Sukamdani mengatakan, pendekatan hukum yang komprehensif telah diterapkan sebagian di banyak negara. Di Indonesia sendiri, ini merupakan metode yang digunakan untuk menyusun undang-undang untuk menciptakan lapangan kerja. -Haryadi mengatakan selama ini Meski investasinya meningkat, namun kesempatan kerja formalnya semakin berkurang. Ia juga mengatakan UU penciptaan lapangan kerja lahir untuk mengatasi masalah ini. “Ini terutama salah satu tahapan pemerintahan. Presiden Jokowi mengatakan, “Hal ini harus kita apresiasi.” – Presiden KSPSI Yorrys Raweyai mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas keputusannya untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam pembahasan ketentuan turunan UU Cipta Kerja. Sebagai pemangku kepentingan di negara ini, kita harus menjadikan diri kita sebagai pemangku kepentingan, pandangan yang sama, menyatukan cita-cita dan komitmen kita untuk memberi manfaat bagi negara dan negara. “(*)

Tinggalkan Balasan