2020-12-11 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Pada Senin lalu, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2020 RI, yang menargetkan bencana virus Corona (Covid-19) yang menyebarkan penyakit secara tidak wajar. Sesuaikan kontribusi terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan ketika itu terjadi (31/8/2020). — PP tersebut bertujuan untuk menjamin perlindungan peserta saat terjadi wabah korona (Covid-19), kelangsungan kegiatan dan keberlangsungan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Perusahaan dan pekerja dapat terus bertahan hingga ekonomi nasional pulih. Semakin parah akibat pandemi Covid-19, “kata Menaker Ida kepada Kementerian Tenaga Kerja Jakarta, Rabu (8/9/2020). -Penaker Ida menjelaskan, PP # 49/2020 merilis tiga cara untuk melonggarkan iuran ketenagakerjaan BPJS.

Pertama-tama, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Jiwa (JKM), Pensiun (JHT), dan Pensiun (JP) harus dibayarkan setiap bulan. Awalnya harus dari tanggal 15 hingga 30 bulan berikutnya Pembayaran. — Kedua, iuran JKK dan pengurangan iuran serta pembebasan iuran JKM sebesar 99% dari kewajiban iuran bulanan Ketiga, pembayaran tangguhan bulanan sebagian iuran JP tidak melebihi 99% dari kewajiban. Ia mengatakan: “Pemberian fleksibilitas ini dimulai dari kontribusi kepada skema ketenagakerjaan dan jaminan sosial dari Agustus 2020 hingga Januari 2021. “-Untuk santai, Menaker Ida mengatakan, sesuai Pasal 13 (1), itu mewajibkan pengusaha, peserta yang digaji dan peserta yang tidak dibayar. Orang yang digaji yang terdaftar sebelum Agustus 2020 adalah yang membayar. Pembayaran JKK dan JKM akan dikurangi sebelum Juli 2020.-Atas undangan, ”ujarnya.

Menurut Ida, Menteri Sumber Daya Manusia, bagi pengusaha, peserta penerima gaji dan peserta bukan penerima upah yang menerima iuran JKK dan JKM akan mengalami surplus pada Agustus 2020 atau sebulan kemudian. Perhitungan iuran JKK dan JKM adalah untuk membayar iuran JKK dan iuran JKM berikutnya. Seluruh stakeholders ketenagakerjaan dan jaminan sosial, serta mengurangi beban peserta dan peserta ketenagakerjaan untuk memenuhi kewajiban membayar iuran tenaga kerja dan jaminan sosial.Tidak ada penyebaran COVID-19 dalam bencana tersebut.

Tinggalkan Balasan