2020-12-11 |  Kilas Kementerian

Bandung, TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah Indonesia telah lama mencanangkan ide bagusnya ke poros samudra global.

Untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah dengan terjalinnya konektivitas antar pulau, yaitu suatu distribusi logistik yang memanfaatkan angkutan kargo dan angkutan. Rute konvensional Indonesia dari barat ke timur dan utara ke selatan.

Dengan kata lain, transportasi laut merupakan peluang dan vital bagi kegiatan perekonomian Indonesia. Moda transportasi laut berperan penting dalam pendistribusian transportasi logistik untuk mendukung kegiatan ekonomi seperti pertambangan, pengelolaan industri dan kegiatan ekonomi lainnya. -Oleh karena itu, jalur dan jalur transportasi nasional yang ada harus terus dikembangkan dan diinovasi untuk mendukung sistem logistik nasional yang berdaya saing di tingkat regional dan internasional, sehingga tercapai kemandirian Indonesia melalui penerapan prinsip-prinsip transportasi pesisir yang lebih luas dalam lingkup transportasi. Komoditas impor dan ekspor Indonesia. Perkembangan kegiatan angkutan laut Raden Yogie Nugraha dalam FGD Laporan Penilaian Pendayagunaan Kapal Angkut Orang yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah Bandung di Jawa Barat pada Kamis (26/11). Yoga membutuhkan rencana manajemen transportasi. Keunggulan tersebut menjamin ketersediaan dan kontinuitas infrastruktur transportasi laut yang menjadikan kapal sebagai obyek infrastruktur, sehingga dalam pembelian dan pengoperasian kapal, kapal mendapatkan porsi anggaran yang sama dengan pembangunan infrastruktur lainnya (seperti pelabuhan dan jalan raya). -Menurutnya, semua pihak harus terus bekerja keras, berinovasi secara menyeluruh, dan mendukung penuh rencana pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama rencana strategis nasional untuk mencapai interkoneksi melalui pengembangan navigasi nasional dan navigasi maritim. Untuk menjangkau pelabuhan di daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan (3TP), sehingga kawasan ekonomi dapat ditingkatkan.

Selain itu, Yogie mengungkapkan, Pemprov DKI telah membangun 138 kapal layar umum (Pelra) dan Biro Angkutan Laut Kementerian Perhubungan, dengan rincian 131 unit sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, 6 (enam) unit belum dikirim. Terdapat 2 (dua) unit yang masih memberikan hibah kepada pemerintah daerah.

“Soal detail kapal Pella yang diserahkan ke pemerintah daerah, diantaranya Sulawesi, 36 kapal, Nusa Tenggara (14 kapal), Papua (10 kapal) Tidak kurang 131 kapal, kata dia, Maluku ada 18 kapal, Kalimantan 6 kapal, Sumatera 40 kapal, dan Jawa 7 kapal. ā€¯Lanjut Yogie, fokusnya. Tujuan dari kelompok tersebut adalah untuk menentukan, menganalisis, dan mengevaluasi subsidi setiap pemerintah daerah penerima subsidi kapal angkutan masyarakat, serta memastikan ketersediaan dan keberlanjutan infrastruktur transportasi laut. Untuk pengelolaan kapal angkut rakyat yang sudah dihibahkan, Yogie menuturkan, hibah berupa kapal angkut orang memiliki beberapa kewajiban, di antaranya pemerintah daerah adalah Anda mengelola kapal dengan baik dan benar, menata kapal sesuai itinerary, merawat kapal secara rutin, dan kepada pengelola kapal. Menyediakan sumber daya manusia dengan operator, menyediakan anggaran yang cukup untuk mengelola, mengoperasikan dan memelihara kapal, melakukan pengawasan dan evaluasi, serta melaporkan status teknis kapal. Yogie mengatakan: “Kali ini saya mengajak kita semua untuk bekerja sama mengkoordinasikan promosi bisnis kita. Pengembangan dan rencana armada angkutan laut nasional “. Dalam hal ini, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Gede Pasek (Gede Pasek) hadir dalam pertemuan tersebut sebagai narasumber khusus, dan sebenarnya menyampaikan empat (empat) hal yang harus disiapkan oleh penerima manfaat yaitu crew versus crew. Adaptabilitas, SOP operasional untuk manajemen operasi kapalKomitmen untuk pengembangan kapal dan kapal yang berkelanjutan.

Terkait realisasi hibah, Gede Pasek berharap dapat mewujudkan konektivitas angkutan barang atau penumpang dari pelabuhan feed / distribusi ke pelabuhan terpencil / pelabuhan kecil perairan dalam / sungai dan danau. Selain itu, ia juga berharap masyarakat dapat segera merasakan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pengusaha bahari setempat untuk secara komprehensif meningkatkan SDM dan keterampilan wirausaha serta meningkatkan kondisi perekonomian daerah terpencil / terjauh. Dia menyimpulkan. (*)

Tinggalkan Balasan