2020-12-06 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah memastikan masyarakat terdampak pandemi mendapatkan bantuan melalui Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dalam melaksanakan rencana strategis tersebut, pemerintah membutuhkan dukungan dari seluruh aspek pemerintahan, perusahaan internasional, dan masyarakat sipil termasuk koordinator wilayah (KORDA).

“Peserta kegiatan peningkatan kapasitas ini bertanggung jawab untuk kelancaran jalannya rencana Kemensos. Saya sarankan agar KORDA memastikan rencana sembako sesuai dengan prinsip 6.T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Harga yang tepat, kualitas yang tepat dan pengelolaan yang tepat, ”Menteri Sosial Juliari P. Batubara (Juliari P. Batubara) seusai kegiatan capacity building di Korda, Kabupaten Bandung, Negara Bagian Sami (2020) 9 Mei) berkata. -Baca: Banyak anggota DPRD yang memuji Mensos Juliari (Juliari) dan menyatakan kesediaannya untuk menerima reward- Mensos menegaskan bahwa selain tugas pokok pengawasan pelaksanaan, KORDA juga berharap agar kehidupan masyarakat miskin dari ruang lingkup rencana Akan mampu mendukung keberhasilan pelaksanaan program bantuan sosial lainnya di daerah. Pertama-tama, kita harus memastikan layanan E-Warong, kualitas produk, dan pengadaan produk. “Untuk kartu saldo yang rusak, cacat dan tidak mencukupi, dll. Ini sangat sulit karena KPM kita punya 20 juta,” ujarnya. Satu juta KPM setahun, (2) PKH berencana untuk berkembang dari 9,2 juta KPM menjadi 10 juta KPM.

Lalu ada Covid-19 yang berhubungan dengan program bantuan sosial. Yaitu (1) 9 juta KPM bantuan sosial tunai (BST), (2) 9 juta KPM bantuan sosial tunai kartu sembako non-PKH, (3) Sembako Jabodetabek berupa bantuan presiden (4) 10 juta KPM beras PKH Asisten sosial.

Baca: Hampir Naik 50%. Panitia Kedelapan Setujui Anggaran TA 2021 Kemensos, Sebanyak 92,817 Miliar Rupiah

Asep Sasa Purnama, Dirjen Penanganan Buruk, menyatakan rencana sembako tahun 2020 Jenis produk yang direalisasikan KPM akan diperluas sehingga tidak terbatas pada beras dan telur. – “Ini upaya pemerintah agar KPM benar-benar memperoleh Po dengan zat gizi lain. Rencana pangan pokok harus mempercepat pengentasan kemiskinan dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga KPM untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar, Asep mengatakan:

Rencana Pengembangan jenis bahan pangan juga diharapkan dapat meningkatkan gizi / gizi masyarakat khususnya gizi anak muda, sehingga dapat berperan nyata dalam masyarakat.Mengurangi stunting di Indonesia.

Tentunya untuk menyukseskan program pemberian pangan pokok, Setiap bagian membutuhkan langkah dan pemahaman yang sama, serta karakteristik sumber daya manusia yang solid dalam proses pelaksanaannya. Diharapkan 153 pendamping sudah siap di sini, ”ujarnya. (*)

Tinggalkan Balasan