2020-12-05 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-DPR dan pemerintah sepakat untuk mulai membahas Undang-Undang Penanggulangan Bencana (RUU) di tingkat Panitia Kerja (Panja). Dalam rapat kerja gabungan dengan Panitia Kedelapan, Senin (7/9/2020), enam perwakilan pemerintah hadir dan sepakat untuk memulai pembahasan di tingkat panitia kerja (panja). -Dalam Raker, Menteri Sosial Juliari P. Batubara selaku perwakilan pemerintah mengajukan empat pertanyaan kunci saat membahas RUU penanggulangan bencana. Keempat isu utama tersebut terkait dengan kelembagaan, anggaran, peraturan pidana, dan peran lembaga dan masyarakat.

“Untuk kelembagaan, pemerintah menganggap pengawasan terkait dengan tiga fungsi yaitu koordinasi, komando dan pelaksanaan. Menteri Sosial Juliari (Juliari) dalam rapat dengan Panitia Kedelapan (09/07/2020) Diumumkan bahwa nama organisasi tidak perlu menyebut nama organisasi organisasi penanggulangan bencana. Rapat dihadiri tiga menteri dan tiga wakil menteri. Selain Menteri Sosial, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Spinanto. Imanuddin .

Dalam rapat yang diketuai Yandri Susanto, Ketua Panitia Kedelapan, Mensos lebih lanjut mengklarifikasi Sé, mengenai ketentuan sebagai berikut: pengangkatan kepala badan, pembinaan koordinasi, fungsi komando dan eksekutif, dan pemulangan Pasalnya, struktur organisasi, dll, akan diatur dengan Perpres.

“Ini untuk memberikan keleluasaan regulasi, katanya:” Sesuai dengan evolusi kondisi dan kebutuhan pemerintahan ke depan, ini akan membantu perubahan atau adaptasi. ” Terkait anggaran, pemerintah berkeyakinan bahwa alokasi anggaran tidak boleh menyertakan persentase tertentu dari buah ara, tetapi harus diatur dengan baik. Ia mengatakan: “Untuk menghindari ‘belanja wajib’, akan menambah beban APBN dan memberikan keleluasaan finansial.” Terkait sanksi pidana, pemerintah menganjurkan agar tidak menjatuhkan sanksi minimal, yakni pidana penjara atau denda, melainkan sanksi. maksimum. Ia mengatakan: “Ini karena kejahatan dalam penanggulangan bencana termasuk dalam kategori kejahatan ireguler (kejahatan inkonvensional).” Selanjutnya, terkait peran perusahaan dan lembaga internasional, pemerintah menyepakati peran masyarakat. Selama ini masyarakat berperan aktif membantu pemerintah. Misalnya, para dermawan mengadakan penggalangan dana komunitas untuk membantu manajemen bencana.

“Institusi sosial, lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan juga harus memainkan peran yang sama. Oleh karena itu, peran masyarakat harus diperhatikan,” ujarnya.

UU Penanggulangan Bencana merupakan inisiatif Majelis Nasional Indonesia yang disampaikan kepada Presiden oleh Ketua MPR Indonesia dalam surat LG / 05919 / DPR RI / V / 2020 pada tanggal 20 Mei 2020. Prinsipnya, pemerintah sangat mendukung inisiatif DPR RI.

Tentang penanggulangan bencana, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengatur tentang penanggulangan bencana. Namun dalam prosesnya, hal tersebut dianggap tidak tepat, dan tantangan yang dinamis belum menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana-oleh karena itu perlu dikembangkan undang-undang baru dengan peraturan kebencanaan yang lebih komprehensif. Undang-undang baru menggantikan Pasal 24/2007 dan harus mencakup sistem atau pengaturan manajemen bencana yang lebih terencana dan terintegrasi. (*)

Tinggalkan Balasan