2020-12-05 |  Kilas Kementerian

Nairobi TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menghormati proses politik yang telah dilalui oleh Pemerintah Bupati Jember terkait isu pemakzulan terhadap Bupati Jember Faida dan hak untuk menyampaikan pendapat dalam rapat paripurna.

“Kementerian Dalam Negeri menghormati proses politik yang terjadi di Kabupaten Jamber sebelum keputusan Mahkamah Agung (MA),” Pusat Informasi Bahtiar Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen), Kamis (23/7/2020). Kementerian Dalam Negeri: Pelaksanaan kompetisi inovasi daerah untuk pelaksanaan aksi adaptasi baru – tidak hanya itu, keputusan bersama dalam rapat paripurna DPRD juga akan dilimpahkan ke Mahkamah Agung untuk melakukan uji substantif dan membuktikan apakah pemberhentian direktur Jember sudah cukup. Oleh karena itu, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri juga menghormati prosedur hukum yang berlaku saat ini.

“Nanti dia bilang akan diadili di Mahkamah Agung. Kami tinggal menunggu prosedur ini. Intinya, kami menghormati prosedur politik dan hukum yang sedang berlangsung. Prosedurnya,” jelas Bakhtiar.

Selama ini Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan pedoman kebijakan untuk Kabupaten Jember.

Baca: Kementerian Dalam Negeri dan Kemitraan tandatangani Nota Kesepahaman tentang Pembaruan Tata Pemerintahan

Seperti kita ketahui bersama, Kabupaten Jember tidak memiliki Perkada tentang APBD, hanya Perkada tentang APBD, sehingga Gubernur Jawa Timur harus membantunya dalam menyetujui APBD Perkada. Ia mengatakan: “Tidak hanya itu, Kementerian Dalam Negeri juga telah menegaskan peran gubernur sebagai pusat pemerintahan W Akil, mendorong peninjauan kembali sesuai dengan SPT gubernur, dan segera melaporkan hasil peninjauan, serta mendorong tim peninjau untuk memasukkan bantuan sosial dalam peninjauan.

Baca: Menteri Dalam Negeri Undang Calon Kepala Daerah Bertentangan Gagasan Kalahkan Covid-19 — “Mungkin belum tercapai kesepakatan bersama APBD 2020 sesuai tahapan dan waktu yang ditentukan undang-undang. Sanksi dijatuhkan kepada Pemerintah Kabupaten Jember. Sanksi pelanggaran administratif harus diumumkan setelah mendapat hasil sanksi oleh tim gubernur Jawa Timur, ”katanya. Ketentuan pemberhentian kepala daerah sebenarnya tunduk pada tanggal 23 tahun 2014 tentang Peraturan Daerah. Yurisdiksi berdasarkan Pasal 80 UU No. (*)

Tinggalkan Balasan