2020-12-04 |  Kilas Kementerian

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Pengadilan Negeri Tangerang di Kota Banten menjatuhkan hukuman kepada tersangka PT pada Kamis (16 Juli 2020). Tuan EJI X.Z. dan M.S. divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 150 juta atau 2 bulan penjara. Kedua pimpinan PT. EJI terbukti secara hukum dan melanggar hukum karena mengintimidasi pekerja / serikat pekerja.

“Penegakan proses hukum yang represif adalah untuk menegakkan aturan dan menghalangi perusahaan yang melanggar aturan, sehingga perusahaan tersebut dapat bertindak sebagai general manager PPK dan K3, dan General Manager Iswandi Hari Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (17/7/2020). ) Diadakan di Jakarta. Dalam undang-undang ketenagakerjaan, hal ini dicapai dengan mengutamakan undang-undang pendidikan dan pencegahan. Preventif Eustis.

“Jika kedua cara tersebut sudah diterapkan tetapi masih diabaikan atau diabaikan, maka Bentuk pelaksanaan penumpasan tersebut, kata Iswandi. “Pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2000 (UU Pekerja / Serikat Buruh) berbunyi sebagai berikut:

“ Setiap orang dilarang mencegah atau memaksa pelatihan bagi pekerja / pekerja lain dengan cara sebagai berikut. Atau tidak mengelola, menjadi anggota atau bukan anggota dan / atau membimbing atau tidak membimbing kegiatan serikat: pemutusan hubungan kerja, penghentian sementara pekerjaan, penurunan pangkat atau mutasi; b. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja / pekerja; dan mengintimidasi dalam bentuk apapun; membalas. Gerakan menentang pembentukan serikat pekerja. “-Seperti disebutkan dalam Pasal 28 (1) dan Pasal 43 (1), hukumannya paling sedikit satu tahun dan sampai dengan 5 tahun penjara dan / atau denda paling sedikit Rp 100 juta, sampai dengan Rp. .500 juta.

Tinggalkan Balasan