2020-12-04 |  Kilas Kementerian

Yogyakarta TRIBUNNEWS.COM-Kegiatan yang dilakukan di perairan laut dan darat, termasuk kegiatan transportasi, kegiatan niaga migas, dan kegiatan lainnya, dapat menimbulkan risiko bencana yang dapat menyebabkan tumpahan minyak mencemari dan / atau merusak lingkungan perairan. Untuk menindaklanjuti masalah ini, tentunya kita membutuhkan sistem respon yang cepat, akurat dan terkoordinasi.

Ir Ahmad, Kepala Pengawal Pesisir dan Maritim, dalam sambutannya mengatakan bahwa surat persetujuan tersebut telah berlaku. Paket rencana “Konvensi Pencegahan, Respon dan Kerjasama Polusi Minyak” (OPRC) dilaksanakan di Harper’s Yogyakarta Hotel pada Selasa (29/9) dan hari ini (Kamis) (1/10).

Ahmed mengatakan, pemerintah telah menetapkan regulasi tentang kebijakan pencegahan pencemaran dan mekanisme persiapannya, termasuk PP No 21 tahun 2010, tentang perlindungan lingkungan laut dan Menteri Perhubungan PM. Peraturan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pencegahan Pencemaran Perairan dan Pelabuhan.

“Salah satu peraturan mengatur kewajiban pengelola kegiatan pelabuhan dan kegiatan lain di wilayah perairan untuk memenuhi persyaratan pengendalian pencemaran, termasuk prosedur dan personel, jelas Ahmed.

Untuk Untuk memastikan pencegahan pencemaran dilakukan secara cepat, akurat dan terkoordinasi, tambah Ahmed, dalam Resolusi Pemerintah Nomor 109 tahun 2006, Perpres tentang pencegahan keadaan darurat ketika terjadi tumpahan minyak di laut, juga mengatur bahwa Jika terjadi keadaan darurat minyak, maka akan ditetapkan prosedur permanen (PROTAP) atau SOP untuk setiap level / level. -Menurut Pasal 7 Keputusan Presiden, tindakan PROTAP untuk tumpahan minyak level d dan level 1 ditangani oleh penanggung jawab pelabuhan atau penanggung jawab unit pengelola pelabuhan atau minyak Kepala dinas melaksanakan / menetapkan penanggung jawab satu unit atau unit usaha lainnya. Bupati / walikota kemudian menetapkan PROTAP tingkat 2 kecuali untuk DKI Jakarta. Gubernur menetapkan PROTAP tingkat 2 dan rencana nasional ditentukan oleh PROTAP tingkat 3.

“Untuk mendukung PROTAP dalam menanggapi tumpahan minyak ini dan untuk memperkuat landasan hukum pengendalian pencemaran di Indonesia, kami akan terus melakukan kegiatan hari ini untuk meminta pendapat dari kementerian dan lembaga terkait untuk memulai proses ini. Cooperation or OPRC 1990 “, kata Ahmed.

Kali ini, Ahmed juga mengumumkan bahwa Menteri Perhubungan telah menandatangani prosedur tanggap darurat tumpahan minyak tiga tingkat melalui SK Nomor 263 tahun 2020 dan memperoleh Disetujui. Langkah pencegahan Menhub untuk mencegah tumpahan minyak di laut (level 3). Menurut Ahmed, PROTAP akan menjadi dasar pelaksanaan pencegahan tumpahan minyak di seluruh negeri dan di luar batas negara. Selain itu, menurut Ahmed, Menurut Ahmad, PROTAP Tier 3 juga akan menjadi dasar dari PROTAP untuk menangani tumpahan minyak level 2 dan level 1, serta melengkapi regulasi yang akan disahkan dalam proses ratifikasi Konvensi OPRC.

” Oleh karena itu, tentunya diperlukan dukungan dan bantuan dari kementerian dan lembaga terkait agar proses ratifikasi konvensi tersebut dapat berjalan dengan lancar, serta merumuskan regulasi yang dapat memperhatikan segala aspek yang terkait dengan aspek-aspek berikut ini: Ia menyimpulkan: “Mencegah dan mengendalikan tumpahan minyak, Terutama tumpahan minyak di air. “- Untuk informasi lebih lanjut, Een Nuraini Saidah, Ketua Panitia Pelaksana Direktur Penanggulangan Bencana dan Urusan Air, mengusulkan” Tentang Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanggulangan Polusi Minyak. Cooperative Convention (OPRC) yang mempertemukan 24 (dua puluh empat) peserta, antara lain Sekretariat Nasional, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri, PFKKI, Kementerian Perhubungan, Perwakilan dari Departemen Hukum dan Departemen Hukum Kementerian Komunikasi dan KSLN dari Administrasi Umum Perkapalan. (*)

Tinggalkan Balasan