2020-12-03 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Pandemi Covid-19 telah menimbulkan kontroversi di banyak daerah baik di dalam negeri maupun internasional, salah satunya terkait dengan sektor transportasi internasional, yaitu proses repatriasi dan pertukaran personel (ABK) .– -dalam hal ini Pemerintah Indonesia telah mengumumkan komitmennya untuk melindungi dan memulangkan awak kapal Indonesia yang terkena pandemi Covid-19 sebagai salah satu prioritasnya, dan menandatangani deklarasi menteri bersama dengan KTT Virtual Internasional dan 16 negara lainnya pada Juli tahun lalu. Sebagai tindak lanjut dari International Virtual Summit, Indonesia bertanggung jawab melalui Kementerian Perhubungan. Administrasi Umum Angkutan Laut kembali menegaskan komitmennya dengan berpartisipasi dalam webinar internasional “Seafarers ‘Talk: Repatriation and International Cooperation in the Covid-19 Pandemic” yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di London. Webinar tersebut dibuka secara resmi pada Rabu sore (26/8) oleh Adam Tugio, KBRI London.

Tujuan webinar ini adalah menjadi wadah untuk saling berbagi dan bertukar praktek yang baik di bidang kerjasama internasional di bidang perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI), khususnya pemulangan awak kapal.

Topik yang dibahas meliputi gambaran umum ekonomi global selama pandemi, peran pemangku kepentingan terkait (IMO dan negara pantai), dan tindakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam memulangkan pelaut. — Kapten Direktur Biro Transportasi dan Transportasi Laut Antoni Arif Priadi (Antoni Arif Priadi) mengatakan bahwa kegiatan repatriasi dan pertukaran awak kapal diawasi bersama oleh semua kementerian terkait, termasuk urusan maritim dan koordinasi investasi Indonesia. satuan. Kiprah Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, TNI, Polri, BNPB dan Covid-19 berdasarkan Surat Edaran Kementerian Perhubungan, SE 2020 No. 13 dalam Darurat Penyakit Virus Corona tahun 2019 Selama periode (Covid -19) penanggulangan bencana membatasi kapal penumpang, transportasi logistik dan pelayanan pelabuhan.Selain itu, Indonesia juga bekerja sama dengan pemilik kapal, pengirim dan / atau agen untuk memfasilitasi penggantian peralatan. Kelola kapal asing sesuai dengan prosedur khusus dan perjanjian sanitasi yang dikeluarkan oleh WHO.

“Kami memberikan kemudahan untuk pelayanan yang komprehensif, meliputi kedatangan, kedatangan, turun / boarding, pemrosesan CIQP, pemeriksaan kesehatan Covid-19, informasi lokasi karantina., Transportasi darat dan penerbangan transit pulang,” jelas Antoni.

Saat ini Anthony terus menyampaikan bahwa proses pemulangan dan / atau pertukaran ABK telah dilakukan di 8 (delapan) pelabuhan, antara lain: Pelabuhan Pulau Koliang, Pulau Nipah, Tanjong Bale Karimun, Tanjung Priok, Merak, Benoa dan Makassar.

“Selain itu, akan ada 8 (delapan) pelabuhan yang teridentifikasi sebagai lokasi pelaksanaan proses repatriasi dan / atau penukaran awak kapal, yaitu-Belawan, Dumai, Tanjung Perak, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Lembar, Ambon Dan Sorong “, tambahnya. Otoritas Pelabuhan sedang bekerja dengan Biro Kesehatan Pelabuhan dan Biro Bea dan Imigrasi yang masih menyempurnakan mekanisme khusus untuk pengelolaan pertukaran ABK Indonesia dan asing sesuai dengan ketentuan aplikasi dan standar kesehatan WHO, sehingga proses pertukaran awak kapal dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Ia mengatakan: “Sampai saat ini pun kami masih mengadakan seminar nasional antara berbagai kementerian dan instansi terkait mengenai koordinasi teknis lapangan dalam proses pemulangan dan pertukaran personel.”

Selain itu, Anthony mengatakan hal itu menunjukkan Komitmen untuk mendukung proses repatriasi dan pertukaran awak, serta dukungan bagi pelaut sebagai staf kunci, Indonesia juga telah berpartisipasi dalam kampanye global internasional bertajuk “All Ships in Global Ports: Sound for Your Clarion”, menyerukan kepada semua orang di Indonesia Kapal-kapal di perairan mengeluarkan suara 3 kali pada siang hari pada 8 Juli 2020lu .

“Hal ini menunjukkan dukungan Indonesia untuk menjadikan pelaut sebagai pekerja kunci. Sebagai salah satu pemasok pelaut terbesar di dunia, Indonesia akan memenuhi tanggung jawabnya untuk memastikan pemulangan para pelaut yang aman,” tutup Anthony. — Sebagai rujukan, selain Direktur Departemen Perhubungan dan Angkutan Laut Administrasi Umum Angkutan Laut Kementerian Perhubungan, dalam acara webinar ini juga memperkenalkan staf khusus KBRI London, Adam M. Tugio; Kementerian Luar Negeri melindungi warga negara dan badan hukum di luar negeri Direktur Judha Nugraha; Direktur Keselamatan dan Standar Maritim dan Perwakilan Tetap Inggris untuk IMO Katy Ware; Direktur Urusan Hukum dan Eksternal IMO Frederick J. Kenney; Kantor Koordinasi Inspeksi Federasi Pekerja Transportasi Internasional (ITF) Pada saat yang sama, peserta webinar termasuk kedutaan besar ASEAN di London, kedutaan besar negara pengirim pelaut utama, kedutaan penyedia jasa pelabuhan utama, lembaga think tank (Inggris dan Indonesia), dan organisasi internasional terkait (ILO dan ITF) Perwakilan Tetap Republik Indonesia di Jenewa dan departemen / lembaga terkait di Indonesia. (*)

Tinggalkan Balasan