2020-12-02 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Panitia Kesepuluh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) atas berbagai program studi selama pandemi Covid-19 dan hasil opini lembaga serta hasil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Penjelasan Laporan Keuangan Tidak Sesuai (WTP) 2019.

Menurut opini WTP atas laporan keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019, Pendidikan dan Kebudayaan telah memperoleh opini WTP selama tujuh tahun berturut-turut (2013-2019).

“Berdasarkan dokumen LKPP 2019, Komite X DPR RI mengapresiasi pelaksanaan APBN 2019 lebih tinggi dari APBN Kementerian Pendidikan. Proporsi Kementerian Kebudayaan dan Kebudayaan 101,39%, dan proporsi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 110,6% Ketua Komite X DPR RI Syaiful Huda menyatakan telah memberikan laporan singkat tentang Musyawarah Kerja Bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di ruang rapat ke-10 Komite RI Komite Republik Demokratik Rakyat Jakarta, Kamis (27/08/2020) .– – A Pada kesempatan ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengumumkan telah menerima saan (LHP) BPK RI dalam laporan keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019 pada tanggal 21 Juli 2020.

Dalam Langkah-langkah yang dilakukan selama proses ini dan setelah peninjauan adalah 1) Rencana tindak lanjut dikembangkan untuk menyelesaikan hasil penelaahan yang disampaikan kepada BPK RI; 2) Terkait kepatuhan, terutama pengembalian uang tagihan, sebagian besar simpanan telah disetorkan Treasury bill, sisanya dalam pemantauan; 3) Menindaklanjuti tindak lanjut pengembangan unit kerja terkait. -19

Sejak Maret 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyesuaikan kebijakan pendidikan, tindakan, dan solusi selama pandemi COVID-19. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), di mana dinas pendidikan berhak mengalokasikan dana BOS untuk memberikan pulsa kuota internet bagi guru dan siswa. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) 2020 tanggal 19 April 2020. Revisi Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Juknis Umum diterbitkan. Selain itu, standar tersebut menyederhanakan persyaratan kuota untuk siswa, guru, siswa, dan guru. Ini menanggapi kecemasan masyarakat tentang kesulitan ekonomi akibat pandemi.

Tinggalkan Balasan