2020-12-01 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Dalam rangka meningkatkan kapasitas pejabat dan pemangku kepentingan untuk melaksanakan regulasi tentang penanganan teknis dan pengangkutan barang berbahaya di Indonesia yang diwajibkan oleh International Solid Bulk Cargo Code (IMSBC) Kementerian Perhubungan. -Administrasi Umum Angkutan Laut bertanggung jawab untuk merumuskan peraturan Menteri Perhubungan tentang penanganan dan pengangkutan kargo curah padat. -Penyusunan peraturan ini mencakup kargo curah dalam kelompok A, B dan C di pelabuhan kode IMSBC yang mengatur pengawasan kargo padat.

Bacaan: Jelang Idul Adha 1441 H, Pengangkutan 550 Sapi Dengan Kapal Eksternal Camara Nusantara 2 Kemenhub

Tim Ahmad, Kepala Pengawal Laut dan Pantai Dalam sambutannya Menhub menyampaikan bahwa penyusunan regulasi tentang penanganan dan pengangkutan kargo curah padat meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Ahmed berkeyakinan bahwa tugas dan tanggung jawab pimpinan Punu dalam penanganan barang berbahaya saat merumuskan kebijakan harus dijadikan acuan dalam pengawasan penanganan barang berbahaya, dan harus diawasi pelaksanaannya.

Baca: Dukung Dinas Pariwisata Bali Kementerian Perhubungan untuk kembali melakukan uji pencurian elektronik di perairan Benoa — “Pimpinan KPLP bekerja keras untuk mencapai tujuan ini dengan memutakhirkan pedoman penanganan barang berbahaya yang ada. Aiha Mead mengatakan: “Sesuai dengan regulasi baru yang disyaratkan oleh International Maritime Regulations for Bulk Cargo (IMSBC),” lanjut Ahmad: “Untuk ini, saya perintahkan peserta untuk saling mendukung dan berharap dapat bekerjasama.” — Sebelumnya Menurut Heru Maryanto, Kepala Bagian Tata Tertib Bandar, dalam laporannya, dalam sepuluh tahun terakhir, banyak terjadi kecelakaan kapal yang melibatkan kapal curah padat, terutama di pelabuhan Indonesia saat pengangkutan bijih nikel.

Heru mengungkapkan, saat ini belum ada regulasi yang ditetapkan dalam UU Pelayaran No. 17 tahun 2008. Regulasi tersebut secara khusus mengatur tentang penanganan kargo curah padat yang akan dikapalkan, dan tata cara penanganan kargo curah sebelum memuat kapal. , Dan kewajiban dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam pemuatan kargo curah padat. LAN ditulis oleh Heru. –Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari mulai tanggal 8 hingga 10 Juli 2020. Peserta yang turut serta dalam penyusunan draf PM ini berjumlah 36 orang yang terdiri dari pejabat dari Administrasi Umum Perkapalan. — Sebagai rujukan, kegiatan nara sumber diarahkan untuk menyusun RUU Menteri Perhubungan yang melibatkan UU Kementerian Perhubungan tentang Kantor Pelabuhan dan UU Tata Usaha serta tata cara KSLN penanganan muatan tembaga padat. Departemen Transportasi. (*)

Tinggalkan Balasan