2020-11-29 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR-Keamanan merupakan isu sensitif yang akan mempengaruhi kelangsungan perdagangan.

Dalam hal perdagangan internasional maritim, kapal akan memilih untuk berhenti di pelabuhan dengan risiko keselamatan yang lebih rendah untuk menghindari potensi kerugian finansial karena gangguan keselamatan dan biaya asuransi.

Untuk menilai tingkat kepatuhan dan memastikan bahwa langkah-langkah keselamatan telah diterapkan secara efektif di kapal dan fasilitas pelabuhan, Kementerian Perhubungan telah memberikan kewenangan program verifikasi kode oleh Administrasi Umum Transportasi Laut atau ISPS melalui badan yang ditunjuk oleh Administrasi Umum Transportasi Laut untuk memverifikasi kapal dan Manajemen keselamatan fasilitas pelabuhan (kode ISPS).

Ini adalah komentar dari Direktur Jenderal Laut. Pada acara pembukaan pelantikan auditor kode FAI S di Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/9/2020), Sekretaris Jenderal Andy Hartono mengumumkan moda transportasi ini. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar, Andy, memiliki posisi dan peran strategis yang sangat penting dalam perdagangan dunia, dimana 40% perdagangan internasional maritim dilakukan oleh Indonesia.

Hal ini telah membawa keuntungan bagi Indonesia, dan juga membawa konsekuensi logis bagi pemerintah Indonesia dalam menjamin keselamatan kapal bagi pengguna jasa.

Jika kapal yang mengibarkan bendera Indonesia dalam pelayaran internasional tidak termasuk dalam International Ship and Port Facility Security Regulations (ISPS) sesuai dengan International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974, konsekuensinya dapat berupa Tidak diperbolehkan memasuki pelabuhan negara lain. Tentu hal ini akan merugikan kita dalam kaitannya dengan hubungan internasional dan perekonomian nasional. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan dan memastikan penerapan manajemen keselamatan kapal dan fasilitas pelabuhan Indonesia yang efektif dan konsisten kepada pengguna jasa, ”kata Andy. -Selain itu, Andy mengingat tanggung jawabnya berada di bawah aturan ISPS. Peran dan peran auditor sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan aturan ISPS Indonesia, karena dialah tulang punggung inisiatif penerapan regulasi terkait keselamatan transportasi. Andi sangat berharap bisa diakui sebagai auditor kode ISPS. Mampu menjalankan tanggung jawab dengan sepenuh hati, menghargai individu yang memiliki integritas tinggi, serta senantiasa meningkatkan kemampuan dan profesionalisme. Mendukung keinginan kami untuk menjadikan Indonesia poros utama. Ia mengatakan: “Ini dunia yang penuh tantangan.

Dalam laporannya, Kepala Pengawal Laut dan Pantai Ahmad (Ahmad) mengungkapkan jumlah peserta sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, dimana 15 (15) orang berasal dari Dinas Umum Perhubungan Laut. Personel Tim Pelaksana Teknis (UPT), dan 9 (9) anggota Biro Penjaga Pantai dan Maritim yang memenuhi persyaratan penunjukan auditor. Keamanan internasional fasilitas kapal dan pelabuhan (kode ISPS), menurut Menteri Perhubungan Nomor PM 2016 Pada hari ke 134 tahun, pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Kepegawaian dan Organisasi Hernadi Tri Cahyanto membenarkan bahwa ke-24 pegawai Administrasi Umum Angkutan Laut tersebut dinilai memiliki ketrampilan yang dibutuhkan karena auditor aturan ISPS.

“Dari Dilihat dari pengalaman di bidang seleksi, kerja dan pelatihan, proses ini pasti memakan waktu lama. “Mudah-mudahan ini menjadi garis depan tambahan. Kementerian Perhubungan punya kekuatan untuk mewujudkan keselamatan transportasi khususnya di bidang pelayaran di Indonesia.” Bekerja sama dengan Biro Unit Pengelolaan Pesisir untuk mencapai tingkat karier dan kesejahteraan yang lebih sesuai untuk rekan kerja.-Rekan peninjau kodeISPS. (*)

Tinggalkan Balasan