2020-11-29 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Lima kementerian sepakat memperkuat data kesejahteraan sosial (DTKS) komprehensif pada rapat kerja gabungan ke delapan panitia DPR. Data kemiskinan yang andal merupakan kunci sukses implementasi program perlindungan sosial.

Pada kesempatan ini, Jalari P. Batubara, Menteri Sosial menjelaskan pada beberapa tingkatan proses pemutakhiran data untuk mendukung berbagai program Kementerian Sosial. Urusan, termasuk rencana perlindungan sosial. Proses multi level ini dimulai dari wilayah.

UU No. 16 mengatur peran pemerintah daerah dalam memutakhirkan data kemiskinan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Nomor 13 13 Tahun 2011 tentang Pemeliharaan Masyarakat Miskin.

Menteri Sosial menegaskan bahwa kedua peraturan tersebut berperan penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan verifikasi (verivali) data kemiskinan, yang akan dimasukkan dalam DTKS dan dikelola oleh Kementerian Sosial.

Baca: Bekerjasama dengan IMI, Kemensos salurkan bantuan sosial kepada pekerja di industri otomotif yang terkena pandemi- “Proses verifikasi dan validasi data sudah dilakukan di berbagai daerah (sesuai keputusan warga / desa) Tahapan tersebut dilakukan kemudian dilaporkan ke daerah / kota, kemudian ditetapkan oleh Kemensos. Menurut data yang kami peroleh, sejak tahun 2015 masih ada 92 daerah / kota yang belum update datanya. ”Menteri Sosial Jakarta pada Rabu (Juli 2020) Bulan 1) kata. Verifikasi data kemiskinan “, e Menteri Desa Mendes PDDT dan Keimigrasian (Mendes PDDT) Abdul Halim Iskandar, BJP / Direktur Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Mono Afa, Direktur Jenderal Kependudukan dan Kewarganegaraan Zudan Fakururo (Dukapil) Kementerian Dalam Negeri, dan Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Sekretaris Staf Khusus Kementerian Keuangan. Diketuai oleh Yandri Susanto, Ketua Panitia Kedelapan, dan diketuai oleh wakil ketua serta beberapa anggota kontak online. Menurut perhitungan NIK, 81%. Ia mengatakan: “Kita akan terus match untuk mencapai tujuan tahun ini. Apakah 100%. “— Dalam rangka pemutakhiran data, tidak kurang dari 103 daerah / kota aktif melakukan pemutakhiran data lengkap rumah tangga miskin di wilayahnya masing-masing-” Tidak kurang dari 103 daerah / kota sudah melakukan perbaikan datanya, artinya lebih banyak Lebih dari 50% data rumah tangga regionalnya. Kemudian tidak kurang dari 504 daerah / kota terdaftar aktif memperbaiki / mengirim data Bantuan Sosial Tunai (BST), ”imbuhnya.

Tinggalkan Balasan