2020-11-28 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Pasca resmi diberlakukannya Traffic Separation System (TSS) di Sun dan Selat Lombok pada 1 Juli 2020, Tata Angkutan Laut Kementerian Perhubungan terus bekerja keras untuk memastikan TSS dapat terlaksana dengan baik, termasuk peningkatan sumber daya manusia terkait. kemampuan.

Satgas Marinir dan (KPLP) Ketua Ahmad (Ahmad) menilai penerapan TSS di lapangan tidak mudah dan penuh tantangan.

Baca: Di HUT RI ke-75, Kementerian Perhubungan dukung ekspor 12.000 ton jagung dan 11.700 tetes kapal tebu yang dulu berlayar bebas di kawasan itu kini harus mengikuti jalur yang sudah ditetapkan. Setiap saat terdapat bahaya kecelakaan dan tabrakan antar kapal, yang dapat menyebabkan tumpahan minyak dan merusak lingkungan laut.

“Oleh karena itu, kita perlu menyiapkan tenaga yang kompeten untuk mencegah pencemaran, katanya:” Terutama air yang bocor. “Pada acara pembukaan briefing staf pencegahan pencemaran tingkat operasional yang diadakan oleh Ahmed di Hotel Kuta Inna di Bali pagi ini (18/8/2020).

Ahmed mengatakan:” Ia menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini, karena menurutnya semua kegiatan di perairan laut dan sungai, termasuk kegiatan navigasi, kegiatan ekstraksi migas, dan kegiatan lainnya, memiliki risiko bencana dan berpotensi menimbulkan pencemaran tumpahan minyak. Dan / atau merusak lingkungan akuatik.

“Untuk mengimbangi kejadian tersebut, tentunya minyak yang tumpah di perairan membutuhkan tindakan penanggulangan yang cepat, tepat dan terkoordinasi,” kata Ahmed.

Baca: Untuk Mendukung Akselerasi Navigasi, Kementerian Perhubungan Tambah Dua Departemen Navigasi-lanjut Ahmad, pemerintah telah merumuskan kebijakan dan mekanisme pencegahan pencemaran yang tunduk pada tanggal 21 tahun 2010. Peraturan pemerintah mengatur tentang perlindungan lingkungan laut dan ketentuan Menteri Perhubungan PM No. Nomor 58 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pencemaran Perairan dan Pelabuhan.Salah satunya mengatur tugas pengelola kegiatan pelabuhan dan kegiatan lainnya di perairan untuk memenuhi persyaratan antara lain prosedur, personel, peralatan dan bahan, serta latihan pencegahan pencemaran. . “Oleh karena itu, melalui Biro KPLP, Administrasi Umum Perhubungan telah menginisiasi kegiatan pembekalan petugas unit pelaksana dengan personel pengendalian pencemaran setingkat operator. Biro Teknis Administrasi Umum Perkapalan (UPT), yakni: Keadilan dan koordinasi personel pengendalian pencemaran di pelabuhan “. Selain itu, dengan dukungan agen UPT yang terlibat dalam intervensi, saat terjadi tumpahan minyak, Ahmed berharap perjanjian nonproliferasi terkait dapat terkoordinasi. Seluruh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) / Tersus / TUKS dan pengelola kegiatan maritim yang akan datang untuk memastikan pemantauan. Persyaratan Pencegahan untuk setiap daerah.

Baca: Kementerian Perhubungan Matikan Perusahaan Pengangkutan Kargo KM Tanto Lestari ke Biak Pelayaran pertama di pelabuhan- “Kami berharap setiap pelatihan labu yang dapat dilakukan oleh mata-mata minyak oposisi di UPT Ditjen Hubla seluruh Indonesia akan dipersiapkan dalam skala level I, karena sekaranglah saatnya para pejabat dan pejabat UPT sangat memperhatikan dan Prihatin tentang pengawasan kepatuhan regulasi “terutama di bidang BUP / TERSUS dan TUKS di bidang perlindungan lingkungan laut,” kata Ahmad. — Materi pelatihan akan diberikan oleh manajemen KPLP, dosen dari Universitas Bisnis Pertamina dan praktisi di bidang pencegahan pencemaran. Saya yakin semua peserta dapat berkonsentrasi untuk menerima dan memahami materi ajar yang diberikan oleh para pembicara, sehingga ke depannya dapat memberikan manfaat bagi kita saat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mewujudkan perlindungan “lingkungan laut” sekaligus mengedepankan keselamatan dan keamanan. .En menyimpulkan saat meringkas tanggung jawab mobil di bidang ini.

Tinggalkan Balasan