2020-11-28 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Guna mewujudkan lalu lintas laut yang aman, lancar dan tertib untuk melayani kepentingan nasional maupun internasional, pemerintah telah menerapkan Traffic Separation System (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok pada 1 Juli 2020. Mekanisme pengawasan dan pelaksanaan TSS Selat Da Da telah diatur dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 130 Tahun 2020 (tentang Penguasaan Sistem Rute Selat Da Da) dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut KP.531 / DJPL / 2020, yang menyangkut keselamatan jalan TSS Selat Da Prosedur operasi standar untuk patroli kapal nasional dalam penegakan hukum lapangan.

Baca: Ada Karyawan Terpapar Covid-19, dan Kementerian Perhubungan Kosongkan Kantor Tata Usaha Umum Angkutan Darat

Berdasarkan mekanisme di atas, diperlukan kerja sama dan koordinasi yang baik antara wilayah navigasi, laut, dan pangkalan pesisir ( PLP) dan Harbourmaster.

Oleh karena itu, Administrasi Kelautan Kementerian Perhubungan menyelenggarakan suatu forum yang bertujuan untuk menjalin kerjasama dan koordinasi serta perlakuan yang setara terhadap petugas lapangan, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Kawasan Selat TSS da Ta.

Forum yang dilaksanakan di Jakarta pada Kamis (2020/7/23) ini mempertemukan berita-berita terkait terkait pengawasan dan penegakan hukum, yaitu Polres TNI BAIS dan PPNS, serta pembicara navigasi Perwakilan dari Biro dan Biro KPLP memperkenalkan dokumen yang relevan untuk penerapan hukum lalu lintas di TSS. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Satpol PP dan Kepala Dinas Penegakan Hukum Fourmansyah dalam sambutannya di Bimbingan Teknis Penegakan Hukum Industri Perkapalan di Jakarta.

Fourmansyah menjelaskan mekanisme penegakan hukum yang tertuang dalam Keputusan Menteri melalui hubungan dan keputusan Dirjen, termasuk petugas patroli KPLP untuk mengamati kapal-kapal yang diduga melanggar jalur TSS. Basis informasi disediakan oleh VTS. Pada saat yang sama, gunakan radar, AIS, grafik laut dan GPS untuk observasi. Selama ini, jika kapal tidak mengangkat telepon, maka kapal patroli akan melaporkan waktu dan menit kecelakaan kepada porter setempat, ”kata Fourmansyah.

Baca: Untuk mengoptimalkan rencana tol laut, Kementerian Perhubungan siap transfer ternak dan Angkutan Logistik menuju Idul Adha (Idul Adha) 1441 H

Ia berharap forum yang diselenggarakan dapat lebih memperkuat kawasan pelayaran Tanjung Pruek (SROP / VTS Banten), KSOP Kelas I Banten, KSOP Kelas IV Hubungan yang terkoordinasi dengan baik antara Bakauheni dan PLP Pangkalan Tanjung Priok I. Senada dengan itu, Adi Afandi, Kepala PPNS dan Dinas Intelijen pimpinan KPLP, mengatakan bahwa pelaksanaan konsultasi teknis merupakan sarana untuk menambah pemahaman, pengetahuan dan meningkatkan kinerja pengawasan pejabat Ditjen Hubla. Dan aparat penegak hukum khususnya di Selat Sunda. Dalam suatu kecelakaan lalu lintas, Kementerian Perhubungan mewajibkan truk untuk memasang perlengkapan RUP- “Selain itu, forum juga harus meningkatkan kualitas aparatur dari Administrasi Umum Angkutan Laut yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan penegakan hukum di sektor maritim. , Serta untuk meningkatkan semangat dan etika profesional para pejabat Tata Usaha Angkutan Laut khususnya di bidang pengawasan dan penegakan hukum di lapangan, khususnya dalam keselamatan lalu lintas TSS di Matahari dan selat lainnya, ”ujar Adi.

Selain itu, Adi menyampaikan:“ Saya berharap dapat berbicara Dokumen-dokumen yang disahkan oleh penulis memainkan peran mereka kepada para pejabat dan membantu mereka berperan dalam pengawasan dan penegakan Selat Matahari TSS. “

Tinggalkan Balasan