2020-11-11 |  Kilas Kementerian

JAKARTA, TRIBUNNEWS.COM-Guna menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, pemerintah saat ini tengah fokus di bidang maritim. Hukum maritim tentang keselamatan dan pengawasan. Keamanan laut dan perlindungan lingkungan laut.

Administrasi Umum Perhubungan Laut menggunakan dinamika tersebut untuk terus memperkuat keberadaan Penjaga Pantai dan Laut (KPLP), terutama dengan melengkapi Korps Marinir dengan setiap personel KPLP, khususnya personel patroli. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang cukup untuk menjalankan tugasnya.

“Jika kita bisa menjalankan semua tugas secara profesional sesuai aturan yang berlaku, maka kita akan diakui untuk KPLP.” Ahmed, SOP dilaksanakan di Jakarta, Rabu (2 3/9/2020). (SOP) pada acara pembukaan KPLP kapal milik negara.

Sebagai pelopor penegakan hukum pidana maritim, personel KPLP yang bertugas di kapal patroli nasional diberikan kewenangan yang jelas.

Kewenangan ini secara jelas diatur dalam “UU No. 17 UU Navigasi Maritim tentang Navigasi, Penuntutan, Penangkapan, dan Pemeriksaan Kapal Laut” tahun 2008. Menyelidiki.

“Saat menjalankan tugas mereka, awak kapal nasional harus memahami lembaga dan peraturan Ocean World saat ini, ruang lingkup dan yurisdiksi peraturan nasional dan internasional,” tambah Ahmed.

Oleh karena itu, lanjutnya, prosedur operasi standar kapal milik negara dapat meningkatkan kemampuan personel patroli yang sangat berguna dan relevan bagi para inspektur, harus beradaptasi dengan dinamika zaman dan tantangan misi lapangan, serta terus melakukan inspeksi. -Sebagai acuan, SOP dapat dijadikan acuan dasar untuk melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan alat evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam pelaksanaan patroli.

Ahmad berharap dengan SOP KPLP kapal patroli nasional dapat menjadikan awak kapal nasional profesional, selalu siap, berkualitas, berjiwa kuat, dan berani bertanggung jawab penuh. Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Administrasi Banten Kelas I dan perwakilan Otoritas Pelabuhan lainnya, perwakilan Kantor Unit Pengelola Pelabuhan Kelas I Indra Mayo, dan Kepala Dinas Penjaga Pantai dan Laut

Tinggalkan Balasan