2020-11-11 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Usai resmi diberlakukannya Traffic Separation System (TSS) di Selat Matahari dan Selat Lombok pada 1 Juli 2020, Administrasi Umum Angkutan Laut Kementerian Perhubungan terus bekerja keras memastikan TSS dapat terlaksana dengan baik, termasuk dengan meningkatkan sumber daya manusia terkait. Kemampuan.

Ahmad, Direktur Penjaga Pantai dan Maritim (KPLP), meyakini lingkungan penuh tantangan.

Baca: HUT RI ke-75, Kementerian Perhubungan dukung ekspor 12.000 ton jagung dan 11.700 tetes tebu-ini karena kapal-kapal yang dulu leluasa melayari kawasan itu kini harus mengikuti jalur yang sudah ditetapkan. Kecelakaan dan tabrakan dengan kapal dapat terjadi kapan saja, yang dapat menyebabkan tumpahan minyak dan kerusakan lingkungan laut. Pada acara pembukaan briefing staf penanggulangan polusi tingkat operator yang digelar Ahmad di Inna Hotel Kuta Bali (18/8/2020) pagi tadi.

— Ahmed mengatakan menyambut baik dilaksanakannya kegiatan ini, karena menurutnya semua kegiatan yang ada di perairan laut dan sungai, termasuk kegiatan navigasi, kegiatan ekstraksi migas dan kegiatan lainnya, Keduanya berisiko menimbulkan bencana dan cenderung menyebabkan pencemaran tumpahan minyak dan / atau kerusakan lingkungan perairan. Ahmad mengatakan: “Tentu saja, setelah terjadi kebocoran air-hidrokarbon, tentu saja diperlukan serangkaian tindakan penanggulangan yang cepat, akurat dan terkoordinasi.” Persiapan pencegahan pencemaran diatur dalam PP 21 2010 tentang perlindungan lingkungan laut. Peraturan tahun dan Peraturan Menteri Perhubungan, PM Nomor 58 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pencemaran Perairan dan Pelabuhan.Salah satunya adalah kewajiban para pengelola terlambat kegiatan pelabuhan dan kegiatan lainnya di perairan untuk memenuhi Persyaratan pencegahan pencemaran, termasuk prosedur, personel, peralatan dan bahan, serta kegiatan pencegahan pencemaran. << Oleh karena itu, melalui pengelolaan KPLP, Administrasi Umum Perhubungan mulai menyediakan tenaga operator pengendalian pencemaran untuk para pelaksana unit pelaksana teknis. Administrasi Umum Angkutan Laut (UPT) merupakan respon terhadap personel pengendalian pencemaran di pelabuhan yang mampu melakukan tindakan pencegahan pencemaran secara tepat waktu. Dia berkata. Selain itu, dengan menyediakan agen UPT terkait penanganan tumpahan minyak, Ahmed berharap UPT terkait mampu mengkoordinasikan seluruh badan usaha pelabuhan untuk memastikan tindak lanjut (BUP) / Tersus / TUKS dan pengelola kegiatan kelautan mengambil tindakan spesifik. Langkah-langkah untuk memenuhi persyaratan pencegahan polusi di setiap wilayah. Pelatihan labu bisa dilaksanakan di UPT Ditjen Hubla seluruh Indonesia, karena saat ini sudah saatnya para pejabat dan pejabat UPT memberikan perhatian yang besar dan fokus pada pengawasan kepatuhan regulasi, khususnya di BUP / TERSUS dan TUKS, ”ujar Ahmed. --- Training Materi yang akan dikenalkan oleh pengelola KPLP, dosen dari Pertamina Enterprise University dan praktisi di bidang pencegahan pencemaran.Saya yakin semua peserta bisa fokus menerima dan memahami pendapat para narasumber materi edukasi yang diberikan, sehingga bisa menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya di masa yang akan datang. Aspek ini memberikan manfaat bagi kita untuk melindungi lingkungan laut, sekaligus mengutamakan keselamatan dan keamanan.En menyimpulkan bahwa mereka sedang menjalankan tugasnya di lapangan.

Tinggalkan Balasan