2020-11-10 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Pandemi Covid-19 telah menimbulkan kontroversi di banyak daerah baik di dalam negeri maupun internasional, salah satunya terkait dengan sektor transportasi internasional, yaitu proses repatriasi dan pertukaran personel (ABK) .– -dalam hal ini Pemerintah Indonesia telah mengumumkan komitmennya untuk melindungi dan memulangkan awak kapal Indonesia yang terkena pandemi Covid-19 sebagai salah satu prioritasnya, dan menandatangani deklarasi menteri dengan KTT Virtual Internasional dan 16 perubahan kru lainnya di negara itu pada Juli tahun lalu. Sebagai tindak lanjut dari International Virtual Summit, Indonesia bertanggung jawab melalui Kementerian Perhubungan. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kembali menegaskan komitmennya dengan berpartisipasi dalam webinar internasional “Seafarers ‘Talk: Repatriation and International Cooperation in the Covid-19 Pandemic” yang diselenggarakan oleh KBRI London dan diselenggarakan oleh konsultan web. Pada Rabu sore (26/8), KBRI KUAI London bertempat di Adam Tugio (Adam Tugio). – Webinar diselenggarakan untuk berbagi dan bertukar praktik terbaik di bidang kerja sama internasional dalam perlindungan Indonesia. Warga negara (WNI), terutama jika menyangkut pemulangan awak kapal.

Topik yang dibahas meliputi gambaran umum ekonomi global selama pandemi, peran pemangku kepentingan terkait (IMO dan negara pesisir), dan tindakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam memulangkan pelaut. — Kapten Direktur Biro Transportasi dan Transportasi Laut Antoni Arif Priadi (Antoni Arif Priadi) mengatakan kegiatan repatriasi dan pertukaran awak kapal di Indonesia dikoordinasikan dan dikelola oleh seluruh kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Dalam Negeri. Dan Kementerian Penanaman Modal, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, TNI, Polri, BNPB dan Kelompok Kerja Covid berdasarkan Surat Edaran Kementerian Perhubungan SE SE 13-19 2020 tentang Corona Penyakit virus pada periode darurat 2019 pembatasan penumpang kapal, transportasi logistik dan peraturan layanan pelabuhan (Covid-19) penanggulangan bencana.Selain itu, bekerja sama dengan pemilik kapal, klien dan / atau agen, Indonesia juga telah memfasilitasi pertukaran peralatan. Kebutuhan. Gunakan prosedur khusus dan peraturan sanitasi yang dikeluarkan oleh WHO untuk mengelola kapal asing.

“Kami memberikan kemudahan untuk layanan yang komprehensif, termasuk kedatangan, kedatangan, turun / boarding, pemrosesan CIQP, pemeriksaan kesehatan Covid-19, informasi sebelum lokasi karantina., Transportasi darat dan penerbangan pulang,” kata Antoni.

Saat ini, Anthony terus menyampaikan bahwa proses pemulangan dan / atau pertukaran ABK telah dilakukan di 8 (delapan) pelabuhan, antara lain: Pulau Galang, Pulau Nipah, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Priok, Merak, Benoa dan Makassar. Pelabuhan.

“Selain itu, akan ada 8 (delapan) pelabuhan yang teridentifikasi sebagai lokasi pelabuhan untuk proses repatriasi dan / atau pertukaran awak, yaitu-Belawan, Dumai, Tanjung Perak, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Lembar , Ambon dan Sorong “, tambahnya. Otoritas Pelabuhan bekerja sama dengan Biro Kesehatan Pelabuhan dan Biro Bea dan Imigrasi untuk meningkatkan mekanisme khusus mereka sesuai dengan syarat dan standar peraturan kesehatan WHO yang berlaku untuk menangani pertukaran ABK Indonesia dan asing, sehingga proses pertukaran awak dapat berjalan dengan cepat dan efisien. Ia mengatakan: “Sampai saat ini pun kami masih mengadakan rapat pembahasan nasional antara berbagai kementerian dan instansi terkait mengenai koordinasi teknis di lapangan dalam proses pemulangan dan pertukaran personel.” Serta pertukaran awak, dan dukungan dari para pelaut sebagai staf utama. , Indonesia juga turut serta dalam acara “International Global Appeal to All Ships in All Ports: A Horn for You”, dengan mengeluarkan suara trombone ke seluruh kapal di perairan Indonesia sebanyak 3 kali pada siang hari tanggal 8 Juli 2020lu .

“Ini menunjukkan bahwa Indonesia mendukung menjadikan pelaut sebagai anggota staf kunci. Sebagai salah satu pemasok pelaut terbesar di dunia, Indonesia akan memenuhi tanggung jawabnya untuk memastikan pemulangan yang aman bagi para pelautnya.” Informasi, kecuali Administrasi Umum Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Selain Direktur Departemen Perhubungan dan Angkutan Laut, webinar ini juga memperkenalkan para ahli diantaranya Adam M. Tugio, perwakilan KBRI London. Judha Nugraha, Direktur Perlindungan Luar Negeri Warga dan Orang Hukum, Kementerian Luar Negeri; Katy Ware, Direktur Kantor Keselamatan dan Standar Maritim dan Perwakilan Tetap Inggris untuk Organisasi Maritim Internasional; Frederick J.Kenny, Direktur Urusan Hukum dan Eksternal, IMO; dan Kantor inspeksi dan koordinasi International Transport Workers ’Federation (ITF). Pada saat yang sama, peserta webinar ini meliputi kedutaan besar ASEAN di London, negara pengirim pelaut utama, kedutaan besar penyedia jasa pelabuhan, think tank (Inggris dan Indonesia) ), perwakilan dari organisasi internasional terkait (ILO dan ITF), perwakilan tetap Republik Indonesia di Jenewa dan perwakilan dari kementerian / lembaga terkait di Indonesia. (*)

Tinggalkan Balasan