2020-11-10 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Guna mewujudkan lalu lintas kapal yang aman, lancar dan tertib, serta untuk melayani kepentingan nasional dan internasional, pemerintah telah menerapkan Traffic Separation System (TSS) pada 1 Juli 2020 di Selat Sunda dan Selat Lombok. – Mekanisme pengawasan dan penegakan aturan Kementerian Perhubungan dan Perhubungan (TSS) dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 130 Tahun 2020 tentang Pengaturan Sistem Rute Selat Suntan dan Dirjen Perhubungan Laut Nomor KP.531 / DJPL / Perpres Nomor 2020 mengatur pelaksanaan prosedur operasi kapal patroli nasional sesuai undang-undang yang berlaku di bidang keselamatan jalan TSS di Selat.

Baca: Ada karyawan yang terpapar Covid-19, dan Kementerian Perhubungan mengosongkan kantor Administrasi Umum Angkutan Darat-Atas dasar mekanisme di atas, diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara daerah angkutan, Pangkalan Penjaga Pantai dan Laut (PLP) dan pengelola pelabuhan.

Oleh karena itu, Administrasi Umum Angkutan Laut Kementerian Perhubungan menyelenggarakan forum yang bertujuan untuk menjalin kerja sama dan koordinasi, serta pemerataan pandangan para pejabat lapangan, khususnya dalam pengawasan dan penegakan data TSS kawasan Selat.

Forum yang diadakan di Jakarta pada Kamis (23/7/2020) ini mempertemukan narasumber terkait terkait pengawasan dan penegakan hukum, yaitu TNI BAIS dan Kantor PPNS Polri Korwas, serta sambutan dari Biro Navigasi dan Biro Keselamatan Penerbangan orang-orang. Dewan KPLP menyerahkan dokumen tentang penegakan hukum dan peraturan jalan di Selat TSS. Disampaikan oleh Kepala Satuan Pengamanan Laut dan Pantai (KPLP) selaku Kepala Badan Penegakan Hukum Fourmansyah dalam sambutan bimbingan teknis penegakan hukum Dinas Perkapalan DKI Jakarta.

Fourmansyah menjelaskan mekanisme penegakan hukum yang tertuang dalam Keputusan Menteri melalui hubungan dan keputusan Dirjen, termasuk petugas patroli KPLP untuk mengamati kapal-kapal yang diduga melanggar ketentuan di jalur TSS. Selain itu, petugas patroli juga melakukan komunikasi dengan kapal yang diduga melakukan pelanggaran pada rute TSS melalui radio untuk menginformasikan adanya pelanggaran tersebut. Pada saat yang sama, radar, AIS, grafik laut dan sistem penentuan posisi global juga digunakan. Selama periode ini, jika kapal tidak menjawab panggilan maka kapal patroli akan melaporkan waktu dan menit kecelakaan ke porter setempat, ”kata Fourmansyah.

Baca: Optimalkan rencana tol laut, Kementerian Perhubungan siap angkut ternak dan logistik Menjelang Idul Adha (Idul Adha) 1441 H

pihaknya berharap forum yang diselenggarakan dapat lebih memperkuat wilayah pelayaran Tanjung Pruek (SROP / VTS Banten), KSOP Kelas I Banten, dan KSOP Kelas IV. Koordinasi hubungan Bakauheni dengan PLP Pangkalan Klas I Tanjung Priok Senada dengan itu, Adi Afandi selaku Kepala PPNS dan Badan Intelijen pimpinan KPLP mengatakan bahwa pelaksanaan musyawarah teknis merupakan sarana untuk menambah pemahaman, pengetahuan dan meningkatkan kinerja aparat Ditjen Hubla.Pengawasan dan penegakan hukum, Khususnya di Selat Sunda. Dalam suatu kecelakaan lalu lintas, Kementerian Perhubungan mewajibkan truk untuk memasang perlengkapan RUP- “Selain itu, forum juga harus meningkatkan hak dan kepentingan para pejabat Badan Penyelenggara Umum Angkutan Laut dalam pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan, serta meningkatkan Tata Usaha Umum Angkutan Laut. Antusiasme dan etika profesi aparatur khususnya penegak hukum di lapangan dalam lingkup pengawasan dan pengawasan khususnya dalam keselamatan lalu lintas Selat TSS, ” kata Adi. -Selain itu, Adi mengatakan: “Saya berharap dokumen-dokumen yang disampaikan oleh pemateri dapat berperan dalam fungsi dan fungsi aparatur di bidang pengawasan dan penegakan hukum di TSS Channel”.

Tinggalkan Balasan