2020-11-09 |  Kilas Kementerian

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Dalam beberapa tahun terakhir, akibat protes dan penolakan orang tua siswa, kontroversi soal masuknya siswa baru ke DKI di Jakarta menjadi berita utama. Batas usia Persyaratan Masuk Mahasiswa Baru (PPDB) 2020 yang ditetapkan untuk DKI Jakarta, membuat banyak calon mahasiswa gagal.

Protes ini berujung pada aksi protes di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat pada Senin (29/6/2020) .

Ariste Medika, Ketua Komite Anak Nasional yang ikut dalam aksi tersebut · Arist Merdeka Sirait menyatakan penolakannya terhadap penerapan sistem seleksi siswa berbasis usia baru pada jalur zonasi di semua jalur seleksi, sebagaimana dijelaskan dalam keputusan ketua. Biro Pendidikan DKI Jakarta No. 501/2021. Para orang tua menilai SK Cadiz (n ° 501/2020) tentang PPDB tahun ajaran 2020/2021 saja tidak cukup, karena memilih siswa berdasarkan usia.Selain itu, kuota zonasi jalur hanya 40% di PPDB. SMA juga dinilai bertentangan dengan Pasal 11 ayat 2 Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 yang mensyaratkan bahwa jalur zonasi mewakili minimal 50% dari kapasitas sekolah.

Tafsir Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 Periode

Sutanto menjelaskan dalam perbincangan dengan orang tuanya bahwa Permendikbud edisi ke-44 tahun 2019 membutuhkan sekurang-kurangnya 50% partisi. Calon siswa yang akan bersekolah berhak atas kuota ini.

“Konsep sekolah negeri menunjukkan bahwa pemerintah memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat di sana. Sekarang, sekolah negeri mengutamakan melayani masyarakat di daerahnya. Misalnya sekolah di Jakarta. Di utara ya, ke depan di utara Jakarta. Mahasiswa diprioritaskan, dan mahasiswa lain letaknya lebih jauh. Kuota afirmatif (keluarga miskin) 15%, dan jalur transfer 5%. Kemudian yang tersisa hanya merealisasikan rute dan menyesuaikan kuota untuk jalur lain. Sutanto mengatakan , Permendikbud memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan secara detail terhadap juknis masing-masing daerah melalui PPDB. Asalkan tidak lebih rendah dari minimum, pemerintah daerah dapat menambah jumlah ketiga jalur utama dalam PPDB.

Umur n Ini bukan syarat utama — Padahal, menurut Sutanto, syarat umur merupakan syarat Permendikbud berikutnya. Dia mencontohkan, syarat utama ada empat ruas jalan .— “Ini patokan pertama yang digunakan, dan usia adalah yang berikutnya. Sebuah persyaratan. Oleh karena itu, syarat utamanya adalah empat hal tersebut. Jakarta -Menurut Sutanto, pihaknya memberikan solusi kepada Pimpinan DKI Jakarta Disdik Nahdiana pada Jumat (26/6/2020) sengketa PPDB DKI Jakarta. -Solusi pertama adalah Tingkatkan jumlah siswa dalam satu kelas, seperti di kelas SMA. Idealnya, 36 siswa ditambah menjadi 40 orang.

Kedua, jumlahkan jumlah ruang kelas dengan jumlah siswa ideal sehingga siswa otomatis dijumlahkan Kelas.

Ketiga, dengan bantuan kartu pintar Jakarta, siswa yang tidak masuk PPDB DKI Jakarta akan ditutup dan masuk sekolah swasta Jakarta. Sutanto mengatakan: “Luangkan waktu untuk menghitung. “-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menjadi jembatan keinginan para orang tua siswa-Nah, dalam penemuan ini, salah satu orang tua menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta sudah langsung menetapkan persyaratan PPDB berdasarkan usia. Mereka meminta agar PPDB dibatalkan karena itu. Konflik dengan Permendikbud 44 tahun 2019.

“Umur seperti ini memang ada di Permendikbud, tapi yang dilakukan DKI Jakarta langsung pada batasan umur, jadi PPDB harus dibatalkan, karena kata orang tua.

Sutanto menanggapi hal tersebut, memastikan Kemdikbud akan terhubung dengan keinginan orang tua. Kata Sutanto. Akan terus proaktif memenuhi harapan orang tua agar bisa mencari solusi atas sengketa PPDB tersebut. Delani

Tinggalkan Balasan