2020-11-08 |  Kilas Kementerian

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Administrasi Kelautan Kementerian Perhubungan kembali menjadi mediator untuk memberikan kompensasi kepada para pelaut yang mengalami kecelakaan industri akibat tugasnya sebagai pelaut. Membayar gaji cuti sakit kepada pelaut yang sedang cuti sakit, yaitu mantan kapten kapal. VLGC Clipper, Handiko di atas kapal milik PT. Tanung Perdana Cemerlang senilai Rp 4,0797 miliar di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan pada Selasa, 20 Oktober. Hermanta

Buyung Lalana mengatakan bahwa pemberian santunan kepada para pelaut yang mengalami kecelakaan kerja jelas merupakan bukti keseriusannya. Dan berupa badan pengabdian masyarakat Kementerian Perhubungan.

“Keberhasilan mediasi ini merupakan sebuah bentuk, yang terlihat jelas dari perhatian Kementerian Perhubungan dan Tata Usaha Negara Perhubungan.”, Kata Buyung Lalana. Selain itu, lanjut Buyung, santunan ini juga sebagai bukti pengakuan dan dedikasi terhadap profesi pelaut. Ini contoh. Bagus sekali.

”Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. ) Mengatakan bahwa perlindungan dan sumber daya manusia atau pelaut sangat penting untuk mendukung Indonesia menjadi kekuatan maritim, kata Buyung Lalana. -Pada saat yang sama, Kapten Hermanta, Direktur Administrasi Navigasi dan Maritim, mengatakan ke depan, Administrasi Umum Angkutan Laut akan terus berperan sebagai mediator antara kedua pihak, memberikan layanan dan dukungan khusus bagi pelaut Indonesia.

“Arahamdura, hari ini kita bisa menyaksikan manajemen PT memberikan santunan kurang lebih satu tahun dalam bentuk pembayaran sakit.” Tanjung Perdana Cemerlang milik Handiko, yang cacat permanen di kaki kirinya saat menjalankan tugasnya di kapal. “Kata Hermanta.

Selain itu, menurut Kapten Hermanta, mediasi pemerintah semacam ini menunjukkan eksistensi negara dalam masyarakat, khususnya pelaut Indonesia, dalam upaya melindungi hak-hak pelaut dan membantu menyelesaikan keadaan. Permasalahan yang ditimbulkannya.Kedepannya kami akan terus memberikan bantuan kepada pelaut perusahaan yang mengalami kendala di tempat kerja, terutama bagi para pelaut yang cacat permanen atau bahkan tewas akibat kecelakaan, agar pelaut dan ahli warisnya tidak memperjuangkan haknya. Dan menunggu terlalu lama. Mereka harus menerimanya, “Kapten Hermanta menyimpulkan. (*)

Tinggalkan Balasan