2020-11-08 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Dalam Negeri Kapuspen, juga Plt. Bahtiar, Direktur Jenderal Kebijakan dan Administrasi Publik Kementerian Dalam Negeri, mengklarifikasi kabar bahwa Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, melarang penggunaan ojek online atau reguler selama pandemi Covid-19. -Keputusan Bahtiar No. 830 Menteri Dalam Negeri (Kepmen) tahun 2020 tentang “Pedoman Produksi Normal Baru dan Perintah Keamanan untuk Penyakit Coronavirus Tahun 2019” (Covid-19), berlaku di negara tersebut Pejabat (ASN) Bagi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Pemda) sebenarnya sudah ada pedoman bagi ASN untuk menyambut kehidupan normal baru. Salah satunya menyangkut penggunaan angkutan umum.

Dalam Peraturan Menteri tersebut tidak ada larangan ojek. Tolong dicatat. Panggilan tersebut hanya untuk mencegah terpapar virus.

“Perjanjian ini menyambut baik produksi normal baru dan ketertiban keselamatan dalam bentuk permohonan dari Kementerian Dalam Negeri dan pejabat pemerintah daerah. Covid-19, melalui transportasi umum, terutama ojek berkualitas tinggi, online dan bekas Untuk helm berbagi ojek reguler, sebenarnya ruang lingkup Peraturan Menteri ini menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri dan pejabat daerah, sesuai pemberitahuan Kemenpan dan RB, ”ujarnya. Selain itu, Bahtiar mencontohkan Kementerian Dalam Negeri tidak mengawasi pengoperasian Ojek / Ojek reguler online yang disahkan oleh Kementerian Perhubungan. “Tolong jangan pakai helm yang disediakan oleh tukang ojek, karena helm penumpang itu helm yang saya pakai untuk penumpang lain, jadi cenderung jadi alat transmisi,” jelas Bahtiar.

Interpretasi makna yang berbeda. Kementerian Dalam Negeri akan segera melakukan perubahan dan perbaikan, “untuk menghindari interpretasi yang berbeda, akan segera melakukan perubahan dan perbaikan yang sesuai,” katanya. Kehati-hatian dan kewaspadaan, mengingat penggunaan helm bersama pada sepeda motor baik itu ojek online maupun ojek biasa menjadi sumber penyebaran Covid 19. Oleh karena itu mohon perhatian khusus. Pengoperasian ojol dan ojek biasa dilarang, “ujarnya-tentu saja, lanjut Bahtiar. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri menyambut baik ojek / ojek / partisan online dengan pengoperasian yang ketat. Kesepakatan. Oleh karena itu, sangat mungkin untuk menjembatani penyebaran virus, namun yang pasti Menteri Dalam Negeri tidak pernah melarang peredaran ojek, bahkan dalam peraturan menteri yang secara tegas menegaskan hal tersebut.

Tinggalkan Balasan