2020-11-08 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Dalam rangka meningkatkan kapasitas pejabat dan pemangku kepentingan untuk melaksanakan regulasi tentang penanganan teknis dan pengangkutan barang berbahaya di Indonesia yang diwajibkan oleh International Solid Bulk Cargo Code (IMSBC) Kementerian Perhubungan. – Administrasi Umum Angkutan Laut telah merumuskan peraturan Menteri Perhubungan tentang penanganan dan pengangkutan kargo curah padat. -Rancangan aturan ini mencakup pelabuhan yang mengelola pengawasan kargo curah padat di Grup A, B dan C, yang dinyatakan dalam kode IMBC.

Baca: Jelang Idul Fitri 1441 H, Kementerian Perhubungan Turunkan Camara Nusantara 2 Pengangkutan 550 Sapi

Direktur Penjaga Pantai dan Laut (KPLP), Ahmad dalam sambutannya mengatakan, Penyusunan peraturan Menteri Perhubungan tentang penanganan dan pengangkutan kargo curah padat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Menurut Ahmed, kepemimpinan KPLP adalah pelesetan. Dalam merumuskan kebijakan, tugas dan tanggung jawab di bidang penanganan barang berbahaya harus dijadikan acuan dalam pengawasan departemen barang berbahaya, dan pelaksanaannya harus diawasi Roh. — “Pimpinan KPLP sedang bekerja keras untuk memperbarui pedoman penanganan barang berbahaya yang ada dengan menggunakan peraturan baru yang disyaratkan oleh International Bulk Cargo Maritime Code (IMSBC),” kata Ahmed.

“Untuk ini, saya perintahkan semua peserta untuk saling mendukung dan berharap kerjasama.” Lanjut Ahmed.

Sebelumnya, Kepala Departemen Bandar Medal, Heru Maryanto, dalam laporannya mengatakan dalam sepuluh tahun terakhir ini banyak terjadi kecelakaan yang melibatkan kapal-kapal pengangkut kargo curah padat, khususnya bijih nikel dari pelabuhan Indonesia. Dalam kecelakaan itu. -Hak Heru untuk mengungkapkan bahwa saat ini tidak ada regulasi yang berasal dari UU Pelayaran No. 17 tahun 2008 yang secara khusus mengatur penanganan kargo curah padat yang akan dikirim, prosedur dan kewajiban penanganan kargo curah dan pemuatan kargo curah padat sebelum pemuatan Tanggung jawab pihak yang terlibat. LAN ditulis oleh Heru. -Acara berlangsung selama tiga hari dari 8 hingga 10 Juli 2020. Peserta yang mempersiapkan draf PM ini berjumlah 36 orang yang terdiri dari pejabat dari Bagian Administrasi Umum Pelayaran. — Sebagai rujukan, para ahli telah melaksanakan kegiatan untuk merumuskan rancangan peraturan Menteri Perhubungan tentang tata cara penanganan kargo tembaga padat di Kantor Legal Pelabuhan Kementerian Perhubungan dan Departemen Hukum Administrasi Umum dan KSLN. (*)

Tinggalkan Balasan