2020-11-07 |  Kilas Kementerian

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperketat pembatasan sosial skala besar (PSBB) bisa berdampak luas. Termasuk kemungkinan kelompok masyarakat yang terkena dampak mungkin membutuhkan bantuan sosial. (Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan perlu memperlakukan masyarakat yang diterima dalam bentuk bansos yang tidak bisa digeneralisasikan. Waktunya singkat. Jika keputusannya untuk membesarkan masyarakat berdasarkan kebijakan penghematan PSBB Pendampingan, maka ini bukan keputusan yang mudah. ​​Menteri Sosial DKI Jakarta mengatakan (13/9/2020). Diperlukan penelitian mendalam dan koordinasi yang tinggi. Menurutnya, ada dua aspek penting terkait tambahan bansos yang perlu diperhitungkan. Itu untuk menentukan target bantuan dan penganggaran. Kedua aspek ini perlu dikaji dan dikoordinasikan dengan cermat. Kementerian Sosial menunggu instruksi Presiden Yoko Widodo. Jika kita memilih menambah bansos, kita siap. Katanya, Prinsipnya, Kemensos siap melaksanakan instruksi Presiden. Jika Presiden efektif memerintahkan penguatan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS), maka Menteri Sosial Juliari akan memastikan koordinasi dengan Pemprov DKI. Ia mengatakan: “Kalau sudah diputuskan Dibutuhkan kebijakan baru, dan kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. ”-Sampai saat ini, Kementerian Sosial belum mengambil kebijakan khusus berdasarkan penguatan PSBB dari Pemprov DKI Jakarta. Dalam hal pendampingan, termasuk memberikan bantuan sosial untuk kebutuhan dasar DKI Jakarta dan Botabek. “Status PSBB. Memang status PSBB DKI Jakarta belum dicabut.

” Kementerian Kesehatan akan menetapkan status PSBB. Oleh karena itu, Kementerian Sosial tetap Fokus pada bansos yang sudah dilakukan, antara lain bansos untuk kebutuhan dasar DKI Jakarta dan Botabek yang akan berlanjut hingga Desember 2020. Menanggapi dampak pandemi tersebut, Kemensos telah mencanangkan bansos. Program yaitu Bansos atau Bansos Pangan Paket Kepresidenan DKI Jakarta dan Bodetabek, serta Bantuan Sosial Tunai Eksternal (BST). Jabodetabek-Bantuan Presiden untuk bantuan sembako mencapai 1,9 juta rumah tangga (KK) Jakarta DKI mencapai 1,3 juta KK, sedangkan Bodetabek (daerah yang berbatasan langsung dengan Jakarta) mencapai 600.000 KK

Alokasi BSS ditetapkan Rp 600.000 / KPM / bulan, dan uangnya akan dimulai pada 20 April 2020 Penyaluran.Namun, sedini mungkin Kemensos akan fokus di DKI Jakarta karena PSBB menempati posisi tertua di DKI Jakarta. Artinya, dengan memperpanjang masa penyaluran dari Juli 2020 hingga Desember 2020. Lanjutan Untuk 6 bulan nilai BSS adalah Rp 300.000 / KPM / bulan. (*)

Tinggalkan Balasan