2020-11-07 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Berbagai persiapan telah dilakukan Kementerian Perhubungan sebelum melaksanakan TSS (Traffic Separation Plan) di Selat Sunda dan Lombok pada 1 Juli 2020. Salah satunya latihan meja Kantor Wilayah Navigasi Tingkat I Tanjung Priok yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan hari ini dengan melibatkan berbagai instansi terkait. Kepulauan, yaitu pulau-pulau yang terletak di Selat Sunta dan Selat Lombok.

Sukses merupakan kebanggaan Indonesia, terlebih lagi tahun-tahun dimana Kementerian Perhubungan selaku departemen maritim management IMO telah lebih dari dua kali membela proposal TSS Selat dan Selat Lombok di kancah maritim global. -Dalam latihan ini, berbagai organisasi terkait seperti Kementerian Perhubungan Negara, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Penanaman Modal, Bakamura, Kepulauan Basanas, Badan Intelijen Negara (BIN), POLAIRUD dan organisasi terkait lainnya secara bersama-sama melaksanakan komunikasi kapal nasional dan kelautan. Coast Guard merencanakan skenario lalu lintas dan pergerakan selama patroli dan operasi penegakan hukum di area keselamatan jalan di Selat TSS Sunta. — “Tujuannya untuk melakukan operasi patroli dan penegakan hukum sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan,” kata Ahmed, ketua unit (KPLP), Selasa (23/6).

Ahmed mengatakan, berkat persetujuan International Maritime Organization (IMO), TSS Selat Da dan Selat Lombok resmi diberlakukan. Laut kepulauan Indonesia) I dan II. Ahmed mengatakan: “Kawasan ini sangat padat, dan kebebasan lintas kapal asing juga sangat padat.” Ia menegaskan bahwa penerapan TSS Selat Sunda merupakan upaya pemerintah untuk memastikan keselamatan lalu lintas laut sebagai perlindungan lingkungan laut. .

Dalam proses ini, Kementerian Perhubungan akan mengerahkan 6 (enam) kapal patroli KPLP untuk melakukan tugas penegakan hukum maritim, meliputi proses deteksi, identifikasi, penuntutan, penangkapan, pemeriksaan, dan penyidikan hingga penyidikan memenuhi persyaratan hukum Prosedur yang benar. Keenam kapal patroli tersebut adalah KN Trisula P.111, KN Alugara P.114, KN Clurit P-.203, dan KN. Cundrik P.204, KN belati P.205 dan KN. Persiapan Jembio P. VTS dan panduan navigasi.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap instansi terkait dapat berkoordinasi dan berkomunikasi secara sistematis dan komprehensif sesuai dengan ketentuan hukum, karena kami tidak dapat mengatakan,” Bekerja sendiri untuk menjaga keselamatan dan perlindungan lalu lintas laut “. Lingkungan maritim di perairan Indonesia. Umar Aris, pakar pembenahan hukum dan birokrasi Kementerian Perhubungan, turut serta dalam acara tersebut, sebagai pejabat dan karya instansi dan pemangku kepentingan terkait (seperti Kementerian Kelautan, Bakamura, Barcelonas, BIN, POLAIRUD, dll.) Perwakilan personel.Selain itu, Kementerian Perhubungan akan menggelar pelatihan persiapan apel / basah di Pelabuhan Merak, Banten pada 27 Juni 2020. (*)

Tinggalkan Balasan