2020-11-07 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Menteri Sosial Juliari P. Batubara menegaskan komitmen dan keseriusan pemerintah yang besar terhadap kualitas hidup dan fungsi sosial masyarakat adat Indonesia. Menghadapi pandemi Covid-19, Kementerian Sosial memastikan masyarakat adat terpencil (KAT) diikutsertakan dalam program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan memberikan Bantuan Sosial Tunai (BST) dan sembako. Ini masalah klasik dan tidak bisa menghalangi warga KAT untuk ikut campur dalam intervensi rezim JPS.

“Ini bisa diatasi dengan KTP sementara. Menteri Sosial Julia (Juliari) mengatakan di Jakarta, Selasa, 11 Agustus. Seiring proses produksi KTP yang terus berjalan, masyarakat adat masih bisa mendapatkan bantuan. Senin ( 10/08), Mensos menyampaikan pandangannya dalam webinar internasional yang diselenggarakan oleh Jambal University bekerjasama dengan kawasan Asia-Pasifik, bertema “Indigenous Peoples in the Covid-19 Era” Kawasan Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan Centre for Expertise (RCE-ESD). Menteri Sosial dan Dirjen Pemberdayaan Sosial Edi Suharto (Edi Suharto) mendampingi. Mensos menjelaskan masyarakat adat merupakan salah satu kelompok yang paling rentan karena Pandemi Covid-19 dalam bahaya. Memang, merek tidak bisa mendapatkan informasi tentang virus, tidak bisa memperoleh pengetahuan tentang pencegahan virus dan perlindungan diri, serta tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan. ”Dia menambahkan:

Pemerintah ada di Sikap serius untuk meningkatkan fungsi sosial KAT juga tercermin dari adanya arahan khusus pengelolaan masyarakat adat pada eselon II yaitu arahan pemberdayaan masyarakat adat terpencil.

Selama ini Kementerian Sosial telah menyelenggarakan berbagai hibah KAT Rencana hak. Hingga tahun 2019, rencana pemberdayaan KAT telah memberikan manfaat kepada 2.099 rumah tangga dengan anggaran sebesar Rp 137 miliar. Hingga tahun 2018, jumlah bantuan mencapai Rp 127 miliar.Selain dana bantuan, keluarga peserta program pemberdayaan KAT juga mendapatkan bantuan lainnya, antara lain peralatan rumah tangga, bibit tanaman untuk budidaya tanaman, dan bantuan.

Saat ini terdapat sepuluh provinsi yang telah terbagi dalam rencana otorisasi KAT antara lain Bali, Bengkulu, Bangka Belitung dan Lampung, sedangkan 24 provinsi lainnya (dari Aceh hingga Papua) telah disahkan oleh KAT. Tujuan dari rencana tersebut.

Tinggalkan Balasan