2020-11-07 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Pada hari Senin, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 RI Tahun 2020 tentang Situasi Virus Corona (Covid-19) yang menyebar secara tidak wajar pada penyakit katastropik. Sesuaikan kontribusi terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan (31/8/2020). — PP tersebut bertujuan untuk menjamin perlindungan peserta saat terjadi wabah Corona (Covid-19), kelangsungan usaha dan keberlangsungan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pekerja dapat terus bertahan hingga ekonomi nasional pulih. Keadaan semakin parah akibat pandemi Covid-19, “kata Menaker Ida kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Artwork, Jakarta, Rabu (8/9/2020). -Menaker Ida menjelaskan BPJS Ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh PP Asuransi Jiwa (JKM) Terdapat tiga jenis pelonggaran iuran, yaitu pensiun (JHT) dan pensiun (JP). Pertama, pembayaran harus dilakukan antara tanggal 15-30 bulan berikutnya.

Kedua, pembayaran JKK dan pembebasan pajak pembayaran JKM Jumlah tersebut menyumbang 99% dari kewajiban pembayaran bulanan. Ketiga, penangguhan bulanan dari pembayaran parsial hakim perdamaian tidak akan melebihi 99% dari kewajiban. Dia berkata: “Fleksibilitas ini ditetapkan dari Agustus 2020 hingga 2021 Donasi untuk program ketenagakerjaan dan jaminan sosial dimulai pada Januari 2015. “-Untuk bersantai, Menaker Ida menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 13 (1), itu mewajibkan pengusaha, peserta yang digaji dan peserta yang tidak dibayar. Gaji yang dibayarkan sebelum Agustus 2020 dibayarkan oleh penerima manfaat. Setelah iuran JKK dan JKM sebelum Juli 2020, mereka akan mendapat manfaat. “Dengan adanya penyesuaian iuran tenaga kerja dan sosial, hak peserta untuk memperoleh manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan akan terus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Undang,” katanya.

Menurut Menteri Ida, Menteri Sumber Daya Manusia, bagi pengusaha, peserta penerima gaji dan peserta bukan penerima yang sudah membayar gaji JKK, serta santunan JKM pada Agustus 2020 atau bulan depan, dan memiliki sisa Bantuan JKK dan JKM digunakan untuk membayar santunan JKK dan santunan JKM selanjutnya.

Menteri berharap PP tersebut dapat digunakan untuk memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan ketenagakerjaan dan jaminan sosial dengan memenuhi kewajiban membayar iuran jaminan sosial, serta mengurangi beban pengusaha dan peserta agar tidak menggunakan COVID-19 untuk bekerja saat bencana terjadi. .

Tinggalkan Balasan