2020-11-07 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Perhubungan telah melakukan berbagai persiapan sebelum penerapan TSS (Traffic Separation Plan) di Selat Sunda dan Selat Lombok pada 1 Juli 2020. Salah satunya adalah meja latihan (23/6) yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan hari ini di Kantor Distrik Navigasi Level 1 Tanjung Priok (Tanjung Priok), melibatkan berbagai instansi terkait. Kepulauan yaitu di Selat Sunda dan Selat Lombok.

Keberhasilan ini menjadi kebanggaan Indonesia, khususnya Kementerian Perhubungan selaku departemen maritime management IMO, telah mempertahankan proposal TSS Selat dan Selat Lombok selama lebih dari dua tahun di kancah lautan global. -Dalam kegiatan table exercise ini, berbagai instansi terkait antara lain Kementerian Perhubungan, Koordinator Bidang Kemaritiman dan Penanaman Modal, Bakamura, Kepulauan Basanas, Badan Intelijen Negara (BIN), POLAIRUD dan instansi lain secara bersama-sama melakukan pengerjaan kapal nasional tersebut. The Communications Marine and Coast Guard merencanakan skenario lalu lintas dan pergerakan selama operasi patroli dan penegakan hukum di bidang keselamatan jalan Selat Sunda TSS. — “Tujuannya untuk melakukan operasi patroli dan penegakan hukum sesuai prosedur yang telah ditetapkan.” Direktur Satuan Kerja (KPLP) Ahmad (Ahmad) mengatakan Selasa (23/6).

Ahmad mengatakan Selat Sunda dan TSS Selat Lombok telah resmi dilaksanakan dengan persetujuan International Civil Aviation Organization (IMO) yang terletak di selat pertama dan kedua kepulauan Indonesia di dalam ALKI (laut).

“Selat Quest terletak di alur level ALKI I. Lalu lintas di kawasan ini sangat padat, dan lalu lintas sangat padat. Lalu lintas bebas, kata Ahmed.“ Ia menegaskan, pelaksanaan TSS Selat Sundar adalah untuk pemerintah untuk menjamin lalu lintas laut Upaya mengamankan dan melindungi lingkungan laut. Kementerian Perhubungan akan mengerahkan 6 (enam) kapal patroli KPLP untuk melaksanakan tugas penegakan hukum maritim, meliputi proses penyidikan, identifikasi, pengejaran, penangkapan, pemeriksaan, dan penyidikan hingga penyidikan tersebut sesuai dengan prosedur yang benar yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Keenam kapal patroli tersebut adalah KN Trisula P.111, KN Alugara P.114, KN Clurit P-.203, dan KN. Cundrik P.204, KN belati P.205 dan KN. Jembio P .

Pada saat bersamaan, Direktur Navigasi Hengki Angkasawan mengungkapkan pihaknya akan mempersiapkan navigasi, seperti penyiapan sarana dan prasarana Vessel Traffic Service (VTS), alat bantu navigasi laut (SBNP), dan tenaga yang mumpuni. Konstruksi sumber daya. Persiapan VTS dan panduan navigasi.

“Melalui kegiatan ini kami berharap instansi terkait dapat berkoordinasi dan berkomunikasi secara sistematis dan komprehensif sesuai dengan ketentuan hukum, karena kami tidak dapat melakukannya sendiri. Henkey mengatakan:“ Di lingkungan laut perairan Indonesia, pemeliharaan lalu lintas laut Keamanan dan perlindungan. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh pakar dari Umar Aris, Menteri Reformasi Hukum dan Birokrasi Perhubungan, serta pejabat dan pejabat. Perwakilan staf instansi terkait dan pemangku kepentingan, seperti Kementerian Kelautan, Bakamra, dan Barthanas, BIN, POLAIRUD, dll. Selain itu, Kementerian Perhubungan akan mengadakan pelatihan persiapan apel / pembasahan di Pelabuhan Merak, Banten pada 27 Juni 2020. (*)

Tinggalkan Balasan