2020-11-06 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Implementasi anggaran Kementerian Sosial kembali impresif. Per 24 September 2020, total anggaran 13,408 miliar rupee, mencapai 95,922 miliar rupee (71,58%).

Oleh karena itu, anggaran Kemensos adalah yang terpenting, tetapi pencapaian anggaran juga dipegang oleh Menteri Sosial Juliana. Juliari P. Batubara bersikeras untuk mempertahankan dan meningkatkan hasil anggaran di semua tingkatan. Menurutnya, menjaga tingkat penyerapan anggaran yang tinggi sangat penting, apalagi banyak rencana Kementerian Sosial yang masuk dalam rencana pemulihan ekonomi nasional. Menteri Sosial mengatakan perlu digarisbawahi bahwa lebih dari separuh anggaran PEN, dengan maksimal Rp 204,95 miliar pada tahun 2020, berada di Kementerian Sosial. Lebih dari setengah. Oleh karena itu, jika anggaran Kementerian Sosial tidak maksimal, maka akan sangat menggerogoti rencana PEN nasional. Sekolah Tinggi Sosial Bogor (24/09). Dia bilang itu seperti pertandingan sepak bola, dan Kementerian Sosial mengambil posisi fitnah (manajer penyerang). “Jika Liberator lemah, akan sulit mengharapkan kemenangan. Dalam pertandingan ini, kami tidak bisa memenangkan adu penalti, kami juga tidak bisa menang perpanjangan waktu. Tapi kami harus menang secara berurutan-jika kami bermain bulu tangkis,” katanya .

Pidatonya dimaksudkan agar timnya dapat meningkatkan hasil tanpa menambahkan hasil apa pun. Kementerian Sosial juga meminta jajarannya untuk memastikan bahwa capaian Kementerian Sosial terus menjaga level tinggi, jauh melebihi K / L lainnya.

Dalam data per 23 September, batas maksimum Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial adalah 355,556 miliar rupiah yang mencapai 59,13%; Biro Pengawasan Negara menyerap 66,48% dari 32,55 miliar rupiah; dan batas maksimum Administrasi Umum Otorisasi Sosial adalah 4,893 miliar rupiah. , Mencapai 3,30%.

Kemudian, batas maksimum Ditjen Rehabilitasi Sosial sebesar 893.764 crore mencapai 65,01%, unit Ditjen Sosial dan Sosial Pagu sebesar Rp45,955 triliun mencapai 75,82%; biro umum unit PKP sebesar pagu Rp. 81,506 miliar, terhitung 72,36%; pendapatan Badiklit Pensos mencapai batas tertinggi 372.020 crore, mencapai 63,72%.

Di paragraf lain kepemimpinannya, Mensos merekomendasikan agar pimpinan departemen lebih memperhatikan agar belanja bansos tetap sesuai dengan rencana pencabutan (RPD). Kemudian menata kembali rencana belanja bansos untuk kebutuhan dasar yang masih dibutuhkan – Menteri Sosial juga menginstruksikan jajarannya untuk menyelesaikan atau sedang dalam proses revisi, sehingga dapat segera dipersiapkan untuk dilaksanakan. Mempercepat realisasi belanja modal sebelum Desember juga tak kalah pentingnya. (*)

Tinggalkan Balasan