2020-11-06 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Indonesia telah menjadi negara kepulauan pertama di dunia dengan sistem pemisah lalu lintas (TSS) di laut kepulauan (yaitu Selat Sunta dan Selat Lombok), menetapkan sejarah baru di panggung maritim global, mengikuti maritim internasional Ketika organisasi (IMO) membuat TSS pada Juni 2019 dan mengeluarkan surat edaran IMO COLREG.2-CIRC.74 dan SN.1CIRC.337, penerapan sistem isolasi lalu lintas dan tindakan rute udara terkait Selat Sunda dan Selat Lombok .

TSS Selat Sunta dan Selat Lombok akan segera dilaksanakan mulai 1 Juli 2020.

Baca: Strategi pengelolaan keuangan bagi masyarakat pembayar UMR

Ini Sukses Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah bekerja keras di International Maritime Organization untuk memperjuangkan usulan TSS di Selat Forta dan Selat Lombok selama lebih dari dua tahun di bidang kelautan global .— -Kementerian Perhubungan melalui Direktur Jenderal Kementerian Perhubungan telah banyak melakukan persiapan pelaksanaan TSS di Selat Sunda dan Lombok dalam hal navigasi dan penegakan hukum. Artinya Indonesia siap melaksanakan TSS di Selat dan Lombok yang sudah siap. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan R. Agus Purnomo di Jakarta, Kamis (18/6).

Sebelumnya, Indonesia, Malaysia dan Singapura memiliki TSS di Selat Malaka dan Singapura. Namun, TSS di Selat Malaka dan Singapura dimiliki oleh tiga (tiga) negara, sedangkan TSS di Selat Pengaturan dan Lombok hanya memiliki hak untuk mengawasi. Hal inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan pertama di dunia yang mendapat persetujuan IMO untuk memiliki TSS. Negara ini juga terdapat di ALKI (Indonesia Archipelago Seaway) I dan ALKI II. Baca: Kementerian Perhubungan dan PT Sarana Abadi Lestari Kesepakatan Kesepakatan Konsesi Gedung Terminal Umum – Dalam Waktu Dekat, Administrasi Umum Angkutan Laut Bakal di Selat Sunta dan Naga Bidang keselamatan jalan Mejima menyelenggarakan patroli penegakan hukum di Selat TSS, salah satu kegiatan yang akan dilakukan adalah tableop exercise. Latihan meja ini dilakukan untuk mendesain kapal patroli KPLP yang diharapkan akan sandar di Selat Sundar pada tanggal 23 Juni 2020, dan untuk persiapan Apple, merancang komunikasi dan pergerakan kapal nasional serta latihan patroli penegakan hukum di bidang keselamatan jalan raya / Latihan basah akan berlangsung pada 27 Juni 2020.

Menurut pendahuluannya, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyediakan personel Administrasi Umum Angkutan Laut, khususnya patroli kapal nasional dan agen VTS, mekanisme patroli dan perencanaan pelayaran. Operasi penegakan hukum di Selat Sunta dan Selat Lombok, serta koordinasi yang sistematis dan terintegrasi. Menurut undang-undang, tidak hanya di dalam Administrasi Keselamatan Maritim, tetapi juga antar lembaga yang berwenang. ) Dengan menurunkan kapal patroli KPLP beserta personelnya, berpatroli dan menegakkan hukum di wilayah kendali lalu lintas yang aman di Selat Sunta dan Selat Lombok. Maritime Navigation Assistance Service (SBNP), peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) VTS, dan persiapan panduan navigasi. Bekerja sama dengan RI, Kementerian Komunikasi dan Informasi. “Oleh karena itu, Indonesia siap melayani masyarakat kelautan global ketika TSS Selat Sunta-Selat Lombok dilaksanakan pada 1 Juli 2020. Ini merupakan kontribusi nyata bahwa Kementerian Perhubungan berperan aktif dan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung keselamatan dan keamanan. Direktur Jenderal Argus menyimpulkan: “Menjamin keselamatan transportasi laut global dan menjadikan Indonesia sebagai pusat maritim global. “

Tinggalkan Balasan