2020-11-06 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-DPR dan pemerintah sepakat untuk mulai membahas Undang-Undang Penanggulangan Bencana (RUU) di tingkat Panitia Kerja (Panja). Dalam rapat kerja gabungan dengan Panitia Kedelapan, Senin (7/9/2020), enam perwakilan pemerintah hadir dan sepakat untuk memulai pembahasan di tingkat panitia kerja. Sebagai pejabat pemerintah, P. Batubara mengajukan empat pertanyaan kunci saat membahas RUU penanggulangan bencana. Empat isu utama tersebut meliputi kelembagaan, anggaran, peraturan pemasyarakatan, dan peran lembaga dan masyarakat. Mengenai nama organisasi, tidak perlu menyebut nama organisasi dari badan penanggulangan bencana. Pertemuan itu dihadiri tiga menteri dan tiga wakil kementerian. Selain Menteri Sosial, ada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Spinanto. PAN-RB Imanuddin Kementerian Hukum.

Pada rapat yang dipimpin oleh Yandri Susanto, Ketua Panitia Kedelapan, Mensos lebih lanjut memperjelas ketentuan tata cara dan tata cara pengangkatan penanggung jawab, lembaga, serta merinci fungsi koordinasi, komando dan pelaksanaan serta atribusi dan struktur organisasi. Dan pemerintah. Pemerintah yakin hal itu akan tunduk pada peraturan presiden. Ia mengatakan: “Perubahan atau penyesuaian dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan tata kelola yang berubah di masa depan.” Terkait anggaran, pemerintah berkeyakinan bahwa alokasi anggaran tidak boleh memasukkan persentase tertentu dari buah ara, tetapi harus diatur dengan baik. Ia mengatakan: “Ini akan membebani APBN dan memberikan keleluasaan finansial.” – Mengenai sanksi pidana, pemerintah mengusulkan untuk menjatuhkan hukuman minimal, yaitu penjara atau denda, tetapi dengan sanksi. Nilai maksimum. Ia mengatakan: “Ini karena kejahatan dalam penanggulangan bencana diklasifikasikan sebagai kejahatan inkonvensional.” Kemudian, terkait peran perusahaan dan lembaga internasional, pemerintah menerima peran masyarakat. Selama ini masyarakat berperan aktif membantu pemerintah. Salah satu contohnya adalah para filantropis yang melakukan donasi masyarakat untuk membantu penanggulangan bencana. Kata. Prinsipnya, pemerintah sangat mendukung inisiatif DPR RI.

Tentang penanggulangan bencana, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengatur tentang penanggulangan bencana. Namun dalam prosesnya, hal tersebut dirasa kurang tepat, dan tantangan yang dinamis belum dipertimbangkan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana-oleh karena itu perlu dirumuskan undang-undang penanggulangan bencana yang baru dan lebih komprehensif. Undang-undang baru menggantikan Pasal 24/2007 dan harus mencakup sistem atau pengaturan manajemen bencana yang lebih terencana dan terintegrasi. (*)

Tinggalkan Balasan