2020-11-06 |  Kilas Kementerian

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Menteri Sumber Daya Manusia Ida Fauziyah telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Menteri Sumber Daya Manusia Republik Indonesia Nomor M / 8 / HK.04 / V / 2020 Nomor M / 8 / HK.04 / V / 2020 tentang rencana keselamatan kerja yang disusun untuk melindungi pekerja dari penyakit akibat kerja akibat Penyakit Virus Corona tahun 2019 dalam rangka kecelakaan kerja. (Covid -19).

Mengingat banyaknya kasus pekerja / buruh yang tertular, tanggal 28 Mei 2020 SE ini berlaku untuk gubernur di seluruh Indonesia dan Covid-19 yang sebagian meninggal dunia.

Penerbitan SE berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia. Terkait penyakit akibat kerja, Covid-19 termasuk kategori penyakit akibat kerja (PAK), Edisi 7, 2019. ) Dalam klasifikasi penyakit yang disebabkan oleh faktor pajanan yang disebabkan oleh aktivitas kerja, yaitu sekelompok faktor biologis yang terpapar. / Dan / atau Pekerja yang menderita penyakit akibat kerja (PAK) akibat Covid-19 berhak atas manfaat Program Keselamatan Kecelakaan Kerja (JKK) sesuai dengan peraturan Peru. Menaker Ida Jakarta, kata Senin (6 Juni 2020). 19 yaitu (1) Tenaga medis, termasuk tenaga medis dan tenaga medis yang bertanggung jawab merawat / merawat pasien di rumah sakit, lembaga kesehatan dan / atau tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai tempat merawat / merawat pasien yang terinfeksi Covid. -19;

“Tenaga medis dan kesehatan, yaitu dokter, dokter gigi, ahli kedokteran dan ahli gigi, perawat, bidan, ahli biomedis dan teknolog laboratorium medik, tenaga farmasi, seperti apoteker dan teknisi farmasi dan “Staf kesehatan masyarakat seperti ahli epidemiologi medis,” kata Menaker Ida. Bertekad untuk merawat pasien yang terinfeksi Covid-19. (3) Tim relawan yang bertanggung jawab untuk memerangi pandemi Covid-19. SE Gubernur wajib memastikan bahwa setiap pengusaha (perusahaan / instansi / instansi / organisasi) di tempat kerja berisiko terpapar Covid-19 agar dapat melakukan upaya pencegahan terbaik dan memaksimalkan posisi Covid-19 K3 agar tidak terjadi kasus PAK. Karena Covid-19 mematuhi regulasi dan standar K3, serta perjanjian kesehatan terkait pencegahan dan pengendalian Covid-19.Selain itu, SE juga mewajibkan perusahaan untuk mempekerjakan pekerja / pekerja dengan risiko khusus / khusus untuk bekerja di masyarakat BPJS Ketenagakerjaan. Daftarkan pekerja / pekerja tersebut dalam program jaminan dan pastikan pekerja / pekerja tersebut menerima manfaat JKK.

“Pemberi kerja yang tidak memasukkan pekerja / pekerja dalam JKK adalah pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan, jika pekerja mengalami akibat Covid-19 Setelah PAK, pemberi kerja akan memberikan hak untuk mendapatkan manfaat dari program JKK sesuai dengan ketentuan kepesertaan yang sah. -Penaker Ida juga mengimbau kepada Direktur Biro Ketenagakerjaan Indonesia untuk memperkuat pengawasan dan pembinaan di bidang K3 dan jaminan sosial. -Mekanisme pelaporan, diagnosis, penetapan, dan pemberian manfaat, prosedur JKK dan penyelesaian perselisihan dalam putusan PAK, karena Covid-19 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pekerja sosial, sesuai hukum, “kata Menaker Ida.

Tinggalkan Balasan